Taksir Ulang Harga Lahan untuk Frontage Road di Sidoarjo

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Proses appraisal atau penaksiran harga ulang untuk pembebasan lahan Frontage Road Sidoarjo bakal dimulai bulan ini. Ada 195 bidang yang bakal dihitung ulang.

Tanah-tanah yang ditaksir ulang harga pembebasannya itu adalah lahan yang tahun lalu proses appraisalnya ditolak oleh warga pemilik lahan.

Ketika itu, warga ramai-ramai menolak karena nilai appraisal atas lahan mereka dianggap nilai appraisalnya terlalu kecil. Protes warga pun berujung kepada keputusan untuk dilakukan appraisal ulang.

"Appraisal ulang dimulai dalam waktu dekat. Pada bulan ini," ungkap Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Judi Tetrahastoto.

Menurut dia, tim appraisal akan turun ke seluruh lahan rontage road yang belum dibebaskan untuk menghitung ulang. Lahan itu berada di Waru, Gedangan, dan Buduran.

"Karena appraisal tahun lalu itu tidak bisa dipakai, kemudian dilakukan appraisal ulang. Bulan ini tim mulai turun ke lapangan. Dan semoga prosesnya bisa cepat," tandasnya.

Dalam proses pembangunan road, Pemkab dan Kantor Pertanahan masih berusaha menuntaskan peta bidang. Nah, untuk proses itu appraisal juga sangat diperlukan supaya lahan benar-benar segera bisa digunakan.

Harapannya, bulan depan tim appraisal sudah mendapatkan harga ganti rugi. Kemudian langsung disosialisasikan ke warga. "Semoga semua lancar," harapnya.

Di sisi lain, diungkapkannya bahwa proses pembelian lahan terus berjalan. Minggu ini pemkab akan membebaskan tujuh bidang. Menurut Judi, pihaknya berupaya mempercepat pembebasan lahan agar akhir tahun bisa tuntas.

Pembangunan frontage road memang terbilang lambat. Meski sudah banyak anggaran digelontor, proyek jalan untuk solusi kemacetan di Waru, Gedangan, dan Buduran itu kerap menemui kendala.

"Kami terus menekan agar proyek itu segera tuntas. Semua pihak diaharapkan bisa mempercepat prosesnya. Targernya, tahun depan jalan sepanjang 9,2 Km itu rampung," kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Diakui bupati, pembebasan lahan memang menjadi kendala. Pembebasan lahan milik warga, milik perusahaan, dan lahan milik instansi lain. Diharapkan, secepatnya bisa tuntas.