Kabar Sampang
Atasi Anloknya Harga Garam, Gubernur Khofifah Ajak Seluruh Pihak Satukan Data Nasional Khusus Garam
Hal itu untuk melindungi para petani garam di Jawa Timur agar konsumsi garam impor di lingkup industri tidak melebihi dari kapasitas produksi.
Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Achmad Amru Muiz
SURYAMALANG.COM, SAMPANG - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak sektor strategis untuk menyatukan data khusus untuk produksi dan kebutuhan garam di Jawa Timur dan nasional.
Hal itu untuk melindungi para petani garam di Jawa Timur agar konsumsi garam impor di lingkup industri tidak melebihi dari kapasitas produksi yang bisa dilakukan oleh petani lokal.
"Data tunggal itu penting. Untuk referensi Kementerian Perdagangan, dunia usaha, petani garam, dan juga pemerintah. Karena ada beberapa provinsi yang memiliki lahan garam yang strategis. Kita harus punya data tunggal yang klir," kata Khofifah saat meninjau lahan garam petani di Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang, Senin (22/7/2019).
Berdasarkan data dari PT Garam, dikatakan Khofifah, kebutuhan garam nasional Indonesia ada sebanyak 4,5 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas produksi garam nasional sebesar 2,7 juta ton per tahun. Artinya ada sebanyak 1,3 juta ton per tahun kebutuhan garam yang belum terpenuhi.
"Kalau kita punya stok nasional berapa, maka impornya harus disesuaikan dengan kita punya produksi berapa. Impornya jangan lebih dari selisih kemampuan produksi dengan kebutuhan kita," tegas gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.
Karena, dikatakan Khofifah, saat ini terjadi over supply garam. Terjadi demand dan supply yang tidak imbang. Terlebih dengan kondisi stok garam di gudang yang juga masih melimpah. Tentu berujung dengan harga garam yang anjlok.
"Maka data tunggal itu penting sehingga importasi garam berseiring dengan kebutuhan industri garam yang bisa dijadikan referensi," tegasnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga melangsungkan rapat terbatas dengan seluruh sektor strategis yang terkait garam di Madura dan Jawa Timur. Dari hasil rapat itu, diputuskan bahwa Pemprov Jawa Timur akan mengawal apa yang menjadi permintaan dan kebutuhan petani garam.
Mulai dari kebutuhan adanya HPP, dan juga kebutuhan penunjukan PT Garam sebagai stabilisator harga garam di Indonesia dan juga sebagai buffer stock garam nasional.
"Kita inginkan rumuskan beberapa konstruksi solutif jangka panjang. Meskipun petanj garam sudah sampaikan ke kementrian, tetap kami di Jatim ingin merangkum kembali rekomendasi strategis mereka agar sustainahility produksi garam kita bisa terjaga," tegasnya.
Selain itu, yang juga menurutnya penting, ke depan harus ada pendampingan pada petani garam. Bukan hanya saat pasca panen. Melainkan proses sebelum panen. Agar petani tidak menjual garam sebelum panen yang membuat mereka tidak memiliki bargaining position.