Kabar Sumenep

Selingkuh dan Nikah Siri Dominasi Faktor Perceraian Ratusan PNS di Sumenep, Pulau Madura

Perselingkuhan dan nikah siri mendominasi faktor perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura.

Selingkuh dan Nikah Siri Dominasi Faktor Perceraian Ratusan PNS di Sumenep, Pulau Madura
creativemarket
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, SUMENEP - Perselingkuhan dan nikah siri mendominasi faktor perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura.

Selama enam bulan terakhir, jumlah gugatan perceraian di kalangan PNS Sumenep menembus 101 kasus.

"PNS juga banyak yang cerai, faktornya perselingkuhan. Bahkan dari TNI dan Polri ada, dan Pemerintah Daerah (Pemda) itu banyak," kata Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama (PA) Sumenep, Rahayuningrum, Kamis (1/8/2019).

"Perkara cerai di Sumenep ini banyak, karena isbat nikah itu orang yang tidak mempunyai surat nikah karena kawin siri," paparnya.

Catatan PA Sumenep, sepanjang Januari - Juni 2019 terdapat 101 kasus perceraian melibatkan PNS. Sementara sepanjang tahun 2018, mencapai 176 kasus.

Rahayuningrum merinci, perkara cerai di kalangan PNS tahun 2018 sebanyak 176 kasus, terdiri dari cerai talak 62 perkara dan cerai gugat sebanyak 114 perkara.

"Yang diputus untuk tahun 2018 itu cerai talak ada 15 perkara dan cerai gugat ada 32 perkara dan sisa sebanyak 82 perkara," katanya.

https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom
https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom (.)

Sementara, permohonan cerai PNS selama Januari - Juni 2019 tembus 101 perkara: terdiri dari cerai talak 57 perkara dan cerai gugat 44 perkara.

"Untuk yang diputus sampai Juli 2019 ini cerai talak ada 5 perkara dan cerai gugat 17 perkara dan sisa perkaranya 79 perkara.

Rahayuningrum mengatakan, permohonan cerai dari PNS tidak serta merta bisa terima di PA sebab terkait ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

"Jika PNS mengajukan cerai maka dia minta surat keterangan dari Bupati. Kalau yang digugat cerai itu PNS dan yang menggugat bukan PNS maka yang PNS ini mengurus izin keterangan dari atasan langsung," jelasnya. Ali Hafidz Syahbana

PDF - PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved