Kesalahan Anggota Militer di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Menurut Kodam V/Brawijaya

UMPATAN RASIS DI ASRAMA MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA - Komandan Koramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf N H Irianto diskors, termasuk empat anggota.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Video anggota militer melontarkan ucapan rasial di depan asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Tambaksari, Surabaya, memicu kemarahan warga Papua.

Guna menyelidiki kasus itu, Kodam V/Brawijaya  melakukan skors atau pembebasan tugas pada Komandan Koramil 0831/02 Tambaksari, Mayor Inf N H Irianto, dan empat anggotanya. 

Menurut Kapendam V/Brawijaya, Letkol Imam Haryadi, pokok kesalahan personelnya adalah pada pelanggaran atas satu aspek ketentuan Metode Pembinaan Teritorial (Binter), yakni komunikasi sosial.

"Metodenya itu kan salah satunya adalah komunikasi sosial," katanya saat dihubungi TribunJatim.com, Minggu (25/8/2019).

Komunikasi sosial yang dilakukan hendaknya bersifat persuasif.

"Namanya komunikasi sosial itu ya harusnya lebih persuasif, tidak seperti itu," katanya.

UPDATE - Empat Pernyataan Kodam V/Brawijaya Terkait Umpatan Rasis di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

• Kodam Brawijaya Skors Danramil Tambaksari dan 4 Anggota Terkait Umpatan Rasial pada Mahasiswa Papua

• OPINI - Hentikan Kekerasan untuk Menyudahi Konflik di Papua

Baginya, personelnya itu terkesan begitu emosianal saat berada di tengah-tengah situasi genting, Jumat (16/8/2019) itu.

Sehingga Metode Binter yang mengharuskan seorang prajurit atau anggota militer menerapkan metode komunikasi sosial yang persuasif, menjadi terabaikan.

"Walaupun situasinya memanas seharusnya tetap tidak boleh memunculkan model-model seperti itu," tuturnya.

Kendati demikian, lanjut Imam, dirinya melihat dari aspek kehadiran anggota militer Koramil Tambaksari ke lokasi bentrokan, sudahlah tepat.

Karena, hal itu merupakan satu di antara fungsi dari terselenggaranya sinergisitas keamanan dan ketertiban tiga pilar di Kecamatan Tambaksari.

"Jadi kalau mereka ada di situ, berangkat dari sinergisitas itu, sudah benar," jelasnya.

Apalagi, ungkap Imam, komitmen sinergisitas tersebut telah diteguhkan bersama oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi.

"Kalau masalah itu bisa diselesaikan di tingkat terbawah. Tidak perlu naik ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi," pungkasnya. luhur pambudi