Demokrasi Biaya Tinggi Akibatkan Banyak Anggota DPRD Jatim Jaminkan SK untuk Utang

Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Hadinuddin pun membenarkan bahwa biaya politik pemilu 2019 relatif tinggi.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA -Sejumlah Anggota DPRD Jatim mengaku menjadikan SK sebagai agunan pinjaman di Bank Jatim.

Besaran pinjaman yang ditawarkan Bank Jatim mencapai Rp 1 milia Rp 1,8 miliar. Besaran tersebut dinilai cukup untuk mengganti biaya politik selama pemilu.

"Kalau ada anggota (dewan) yang menggadaikan SK, itu wajar. Semacam diamankan," kata salah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan identitasnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (6/9/2019). 

"Ini merupakan efek dari cost (biaya) politik pemilu yang mahal. Kami sedikit banyak harus mengembalikan itu," kata sumber yang sama.

Namun, sumber Harian Surya tersebut menolak menyebut menggunakan uang tersebut sebagai money politic atau serangan fajar. 

"Bukan berarti untuk money politic. Namun, lebih ke biaya pemenangan. Di antaranya biaya kampanye, pengadaan alat peraga kampanye, hingga saksi," katanya. 

Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Hadinuddin pun membenarkan bahwa biaya politik pemilu 2019 relatif tinggi.

Apalagi dengan masa kampanye yang relatif panjang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Hadinuddin pun sebelumnya sempat memberikan usulan bahwa sebaiknya sistem pemilu bukan secara proposrsional-terbuka.

Melainkan, dengan sistem proporsional langsung-tertutup. ”Lebih baik masyarakat mencoblos partai saja, bukan figur caleg secara langsung. Lantas, siapa caleg yang diloloskan menjadi tanggungjawab masing-masing partai yang akan memilih,” kata Hadinudin.

Dengan begitu, kerja pemenagan akan relatif lebih mudah dan efektif.

”Caleg tidak perlu banyak mengeluarkan modal. Namun, bersinergi untuk membesarkan partai. Partai lah yang akan lebih banyak bekerja di mesin pemenangan,” jelas Hadinuddin yang juga Bendahara DPD Gerindra Jatim ini.

Hadinuddin yang juga Bendahar DPD Gerindra Jatim menyebut seringkali menjumpai kader yang potensial dan loyal terhadap partai justru gagal di pencalonan karena kalah dengan caleg yang memiliki modal besar.

”Ini yang menjadi tantangan kami kedepan. Masyarakat harus diberikan pendidikan politik untuk memilih figur yang benar-benar potensial. Bukan sekadar pertimbangan pragmatis,” jelasnya.