Malang Raya

Majelis Hakim PTUN Datangi Lokasi Sumber Air Wendit yang Jadi Polemik Pemkab dan Pemkot Malang

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang di lokasi polemik sumber air Wendit, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Malang.

Majelis Hakim PTUN Datangi Lokasi Sumber Air Wendit yang Jadi Polemik Pemkab dan Pemkot Malang
edgar
PENINJAUAN LOKASI - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang lanjutan di lokasi sengketa sumber air Wendit, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (13/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, PAKIS - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang di lokasi polemik sumber air Wendit, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (13/9/2019).

Peninjauan tersebut difokuskan di sumber air Wendit I, II dan III untuk melihat lokasi sekaligus aset-aset sumber air yang menjadi perkara dalam persidangan.

"Tadi itu hanya peninjauan dengan melakukan sidang lokasi. Hal ini dilakukan karena penggugat meminta permohonan untuk peninjauan lokasi apakah Desa Mangliawan berada di Kabupaten Malang atau di Kota Malang," ujar Kabag Hukum Pemkot Malang, Tabrani, usai mendampingi majelis hakim PTUN dalam melakukan peninjauan lokasi.

Selain majelis hakim PTUN, peninjauan lokasi juga dihadiri perwakilan dari Kabupaten Malang maupun Kota Malang.

"Sidang ini dilakukan untuk melanjutkan sidang-sidang yang telah dilalui. Karena sidangnya telah dimulai sejak April dan agenda selanjutnya ialah mendatangkan saksi-saksi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, perkara ini bermula dari gugatan Pemkab Malang kepada Kementerian PUPR terkait polemik sumber air Wendit.

Gugatan tersebut terkait dengan Surat Izin Pengelolaan Air (SIPA).

Sebelumnya muncul Surat Edaran Nomor SA.02.03.-MN/253 yang dikeluarkan Kemen PUPR tertanggal 6 Februari 2019 tentang rekomendasi untuk Pemkab Malang dan Pemkot Malang.

Surat edaran itu menyebutkan, kontribusi yang harus dibayarkan Pemkot Malang sebesar Rp 133 per meter kubik.

Itu pun tidak seluruhnya disetorkan pada Pemkab Malang, tapi dibagi Rp 100 untuk Perum Jasa Tirta, dan Rp 33 untuk Pemkab Malang.

Sesuai kebutuhan operasional dan konservasi sumber mata air tersebut, Pemkab Malang menawarkan kontribusi minimal Rp 600 per meter kubik.

Komersialisasi air yang dikelola PDAM Kota Malang inilah yang turut menjadi pertimbangan.

Saat ini, harga jual yang dipatok PDAM Kota Malang kepada pelanggan mencapai Rp 2.500 sampai Rp 4.500 per meter kubik.

Rencananya, sidang lanjutan akan digelar pada 26 September di Jakarta. 

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved