Breaking News:

Kabar Kediri

Sebagian Warga Minta Tanahnya Dihargai Rp 2,5 Juta/M2 untuk Lahan Bandara Kediri

Penawaran harga tanah Rp 20 juta per ru berarti sekitar Rp 1.428.571 per meter persegi. Jika Rp 35 juta per ru berarti sekitar Rp 2,5 juta per M2.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: yuli
romadoni
LAHAN BANDARA KEDIRI - Lokasi bandara meliputi empat desa di tiga kecamatan, Kabupaten Kediri. 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Rencana PT Gudang Garam Tbk membangun bandar udara (bandara) melalui anak perusahaannya PT Surya Doho Investama (SDI), membuat harga tanah di sekitar lokasi bandara yang meliputi empat desa di tiga kecamatan, Kabupaten Kediri, melambung tinggi.

Warga pemilik lahan yang tidak terdampak pembangunan bandara, saat ini memasang harga jauh di atas harga pasaran. Mereka rata-rata memasang harga Rp 20 juta per ru, bahkan ada yang nekat menawarkan tanahnya Rp 25 juta hingga Rp 35 juta per ru. 

Ru adalah satuan luas masyarakat desa yang merujuk pada dimensi 3,75 meter X 3,75 meter atau atau sekitar 14 m persegi. 

Penawaran harga tanah Rp 20 juta per ru berarti sekitar Rp 1.428.571 per meter persegi. Jika Rp 35 juta per ru berarti sekitar Rp 2,5 juta per meter persegi. 

Kondisi inilah yang membuat ragu-ragu warga Dusun Bedrek Selatan, Desa/Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, melepaskan tanahnya untuk proyek bandara. Mereka meminta pihak PT SDI membeli tanah sesuai harga pasaran.

VIDEO - Inilah Desain dan Lokasi Bandara Kediri, Kapasitas Penumpang Lebih Besar dari Bandara Juanda

Sejak awal pihak PT Gudang Garam melalui PT SDI telah memematok harga Rp 10, 5 juta per ru atau sekitar Rp 714.285 per meter persegi.

"Kami itu tidak melarang, silakan. Boleh dibeli,  cuma harganya kurang. Kalau dipakai beli tanah lagi di sekitarnya ya tidak bisa," ujar H Mulyono, warga setempat yang tanahnya terkena proyek bandara, Rabu (2/10/2019).

Sebenarnya dari awal pembebasan lahan pada 2017, Mulyono tidak keberatan jika harus pindah dari tanah kelahiran. Ia pun menyadari pembangunan Bandara Kediri masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Memang benar itu proyeknya atas nama pemerintah, tapi yang membayar itu kan dari PT Gudang Garam. Kalau belum tuntas semua tentunya belum bisa dikerjakan," ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini tercatat 37 kepala keluarga (KK) di Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol yang belum  melepaskan tanahnya karena belum sepakat nilai ganti rugi harga tanah dan bangunan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved