Kabar Surabaya
APBD Jatim 2020 Diputuskan Sebesar 35,1 Triliun, Dibahas Hanya dalam Waktu Sebulan
APBD Jatim 2020 mencapai Rp35,1 triliun atau meningkat dibandingkan 2019 sebesar Rp33,41 triliun.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur akhirnya memutuskan APBD Jatim tahun 2020 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (22/11/2019).
APBD Jatim 2020 mencapai Rp35,1 triliun atau meningkat dibandingkan 2019 (Rp33,41 triliun).
Pembahasan APBD Jatim pada 2020 cenderung berjalan mudah dengan waktu sekitar satu bulan sejak nota keuangan disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada 25 Oktober lalu.
Sekalipun demikian, ada sejumlah catatan DPRD yang akhirnya mengubah beberapa target di 2020.
Di antaranya, target pendapatan daerah di 2020. Dari yang awalnya ditargetkan sebesar Rp32,264 triliun menjadi 33,028 triliun.
Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp35,196 triliun yang diprioritaskan pada kesehatan dan pendidikan.
Adanya defisit sebesar Rp2,1 triliun rencananya akan didapatkan dari besaran Silpa tahun sebelumnya. Silpa tersebut terlebih dahulu akan dikurangi pembayaran pokok hutang atas pinjaman RSUD milik Pemrov.
Sekalipun telah disetujui, sejumlah Fraksi meminta komitmen Gubernur atas sejumlah program.
Di antaranya, Fraksi Gerindra yang menyorot besarnya dana pendidikan yang mencapai Rp7,1 triliun (21 persen dari APBD).
"Anggaran pendidikan cukup fantastis. Namun, mampukah mendongkrak perkembangan dan mutu pendidikan kita?," kata Rohani Siswanto, juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim.
Rohani lantas mengutip penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tentang sejumlah tantangan pendidikan kedepan.
Di antaranya, pembelajaran dan ketrampilan yang diajarkan dalam kelas ternyata belum berkolasi dengan kebutuhan dunia kerja.
Juga, kurikulum saat ini dinilai belum tersampaikan ke siswa. Menurutnya, salah satu solusinya adalah dengan teknologi.
Fraksi Gerindra mendorong program Smart School dan Smart Madrasah. "Management Mutu Terpadu Berbasis Teknologi 4.0 bisa diterapkan pemerintah Jatim. Tujuannya, menghasilkan pendidikan yang berkualitas sesuai tuntutan zaman," tegasnya.
Tak hanya Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem menyorot pengurangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengurangannya mencapai Rp352,5 miliar atau 42,92 persen dibanding tahun 2019.
