Malang Raya

Ketua DPRD Kabupaten Malang Perintahkan Evaluasi Seluruh Perda, 12 Ranperda Menunggu

Pada tahun 2020 mendatang, ada 12 rancangan Perda yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

SURYAMALANG.COM/Mohammad Erwin
DPRD Kabupaten Malang gelar rapat paripurna, Senin (9/12/2019). Para wakil rakyat tersebut sedang membahas agenda program pembentukan Perda Kabupaten Malang tahun 2020. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - DPRD Kabupaten Malang gelar rapat paripurna, Senin (9/12/2019).

Para wakil rakyat tersebut sedang membahas agenda program pembentukan Perda Kabupaten Malang tahun 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malang melakukan evaluasi peraturan daerah (Perda) yang sudah di sahkan.

"Kami sudah menghasilkan banyak sekali Perda. Agar seluruh Perda berjalan efektif, diharapkan semua OPD melakukan evaluasi terhadap Perda yang sudah disahkan," ujar Didik usai rapat paripurna.

Pria penghobi olahraga motor trail itu menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan atas dasar penerapan omnibus law yang bakal diterapkan.

Tujuannya, agar peraturan yang ada tidak tumpang tindih.

"Pemerintah pusat akan segera mengadakan program omnibus law. Nanti akan ada Perda dikristalkan (dijadikan satu). Agar sistem kita kedepan bisa merujuk program nasional, segera lakukan evaluasi, dikaji, kalau memang perlu ditindaklanjuti," kata Didik.

Didik menambahkan, pada tahun 2020 mendatang, ada 12 rancangan Perda yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Keduabelas Raperda itu diantaranya pertanggungjawaban APBD 2019, perubahan ABPD 2020; anggaran ABPD 2021 perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang, serta rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Lawang 2020-2040.

Lalu, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Karangploso 2020-2040; pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan; perubahan kedua dan kelima atas Perda nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. 

Terakhir, perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved