Dishub Kota Malang Respons Penolakan Sopir Angkot Terkait Program Trans Jatim

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, angkat bicara terkait penolakan sejumlah sopir angkutan kota terhadap rencana operasional program Trans Jatim di Malang Raya.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pihaknya masih menunggu skema final sebelum bisa memberikan sosialisasi secara menyeluruh.

“Tanggapan saya, karena ini program provinsi, kami harus tetap mendukung."

"Namun pada posisi sekarang kami belum tahu skemanya secara detail."

"Jalurnya mana saja belum ditetapkan."

"Dishub Provinsi masih survei, mencari data yang ideal, baik jalur maupun penempatan halte,” ujar Widjaja Saleh Putra kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Pojok Museum Terminal Bakal Hadir di Terminal Arjosari Kota Malang

Menurutnya, Dishub Kota Malang berperan sebagai pendamping, bukan pelaksana utama.

Sehingga, informasi teknis terkait jalur maupun pola operasional Trans Jatim sepenuhnya masih berada di tangan Dishub Provinsi Jawa Timur. 

“Kalau berandai-andai, kalau ada jalur baru Trans Jatim yang sebagian berhimpitan dengan angkot, saya yakin provinsi akan memperhatikan nasib para sopir."

"Dishub Provinsi Jatim juga belajar dari daerah lain, dan di sana bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Widjaja menambahkan, keberadaan Trans Jatim justru bisa membuka peluang baru bagi sopir angkot melalui sistem feeder atau pengumpan.

Ia berharap jalur Trans Jatim nantinya didukung oleh feeder agar tetap memberi ruang kolaborasi bagi angkutan konvensional.

“Kita sudah ngobrol kecil-kecilan dengan teman paguyuban. Supaya tidak tergagap-gagap, kita harus antisipasi."

"Mereka merasa dengan adanya Trans Jatim justru ada peluang, karena bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan alasan penolakan sebagian sopir angkot, mengingat skema detail Trans Jatim belum diumumkan secara resmi.