Kekerasan di SMP Negeri Kota Malang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Akan Diperiksa Polisi, Dokter MS juga Sudah Diperiksa

Pihak Dindikbud akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus perundungan atau kekerasan yang menimpa MS (13) salah satu siswa SMPN 16 kota Malang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Akan Diperiksa Polisi, Dokter MS juga Sudah Diperiksa
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait saat memberikan keterangan terkait perkembangan kasus MS, Jumat (7/2/2020) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN  - Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Malang akan dipanggil Polresta Malang Kota dalam waktu dekat.

Pihak Dindikbud akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus perundungan atau kekerasan yang menimpa MS (13) salah satu siswa SMPN 16 kota Malang.

"Kami akan lakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kita agendakan jadwal pemeriksaannya minggu depan," ujar Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait kepada TribunJatim.com (Grup SURYAMALANG.COM), Jumat (7/2/2020)

7 Fakta Baru Kasus MS Setelah Diamputasi, Selalu Menangis, Penyebab Jari Dipotong dan Nasib Pelaku

Dinsos P3AP2KB Kota Malang Beri Trauma Healing ke Korban & Terduga Pelaku Perundungan Sampai Sembuh

Arema FC Gelar Enam Laga Home Liga 1 2020 di Stadion Gajayana, Kota Malang

Ia menjelaskan pemeriksaan saksi dari Dindikbud untuk mengorek beragam informasi, mulai dari pengawasan dan tindakan upaya prosedural lainnya.

Informasi terbaru terkait proses penyidikan kasus kekerasan pada MS adalah adanya pemeriksaan tiga orang saksi di hari Jumat (7/2/2020).

"Dari tiga saksi yang kita periksa, salah satunya adalah dokter yang memeriksa korban. Sehingga total hingga saat ini sudah ada 18 saksi yang telah diperiksa," jelasnya.

Namun meski begitu dirinya belum menetapkan tersangka dari kasus perundungan ini.

"Saat ini semua yang diperiksa statusnya masih sebagai saksi. Dan kita juga terus berkoordinasi dengan psikolog dan pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menangani trauma healing korban," pungkasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved