Penanganan Virus Corona di Malang

DPRD Kabupaten Malang Minta Pemkab Malang Beri Bantuan Sembako Kepada Warga Miskin Terdampak

Masyarakat miskin dan para pelaku UKM layak diberi bantuan, karena mendapat imbas dari wabah virus corona yang menyebar secara masif itu.

DPRD Kabupaten Malang Minta Pemkab Malang Beri Bantuan Sembako Kepada Warga Miskin Terdampak
SURYAMALANG.COM/Humas Pemkab Malang
ILUSTRASI - Bupati Malang Sanusi meninjau langsung upaya Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Selasa (24/3/2020). DPRD Kabupaten Malang meminta ada [enyaluran bantuan bagi warga miskin terdampak 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - DPRD Kabupaten Malang meminta Pemerintah Kabupaten Malang untuk segera memberikan bantuan bahan pangan pokok kepada masyarakat miskin.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menerangkan, pihaknya tengah berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, guna membahas pola pemberian bantuan tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu perlu diambil karena kondisi saat ini sedang wabah virus corona.

Anggaran Pemkot Malang Untuk Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp 37 Miliar, Ada Anggaran Sosial

Pemakaman Warga Pare Kediri Viral di Media Sosial, Tim Penanganan Covid-19 Klarifikasi Fakta

Anang & Ashanty dapat Bocoran Obat Virus Corona dari Pasien yang Sudah Sembuh, Bisa Dibeli di Apotek

"Ada bantuan itu. Kami coba komunikasi dengan Bappeda. Ada rencana bantuan utamanya nanti sembako. Siapa sasarannya, sedang kami identifikasi. Bagi masyarakat miskin melalui kartu keluarha sejahtera, yang memang tidak mampu dan terdampa," ujar Didik ketika dikonfirmasi, Kamis (26/3/2020).

Didik menambahkan, pemberian bantuan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Malang juga harus jadi prioritas.

Para pelaku UKM layak diberi bantuan, karena mendapat imbas dari wabah virus corona yang menyebar secara masif itu.

"Pedagang kecil, seperti pedagang cilok dan lain-lain saat ini pangsa pasarnya terganggu. Karena sekolah sedang diliburkan. Ini salah satu indikator yang menjadi saran kami. Nanti eksekutor pemberi bantuan adalah pemerintah daerah," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu menuturkan, anggaran pemberian bantuan sosial bisa diambil dari kunjungan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertunda. Akibat mewabahnya Covid-19.

"Anggaran bisa didapat dari penundaan kunjungan kerja opd, dialihkan kesana. Kecuali ya dinas kesehatan dan dinas sosial," saran Didik.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved