Virus Corona di Sidoarjo

PSBB Sidoarjo Akan Berlaku untuk Semua Kawasan, Perusahaan Diminta Lapor ke Disnaker

PSBB diberlakukan secara keseluruhan karena jika hanya pembatasan di daerah zona merah, khawatirnya daerah hijau akan malah menjadi merah.

Penulis: M Taufik | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/M Taufik
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyebut PSBB di Sidoarjo akan berlaku secara keseluruhan 

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO – Pemberlakukan PSBB (pembatasan sosial beskala besar) di Sidoarjo direncanakan berlaku secara keseluruhan. Bukan hanya sebagian wilayah saja.

Alasannya, jika hanya pembatasan di daerah zona merah, khawatirnya daerah hijau akan malah menjadi merah.

Demikian hasil pertemuan sejumlah pejabat, membahas persiapan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan PSBB di Pendopo Sidoarjo, Kamis (24/4/2020).

 “Yang perlu kita lindungi bukan hanya daerah merah saja, yang hijau juga penting. Makanya diusulkan PSBB untuk semua wilayah. Tapi ini sifatnya masih usulan. Tetap kita menunggu Peraturan Gubernur (Pergub),” ujar Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin.

Pembahasan sejumlah hal itu sudah hampir final. Namun, tetap saja harus menunggu Pergub yang rencananya diserahkan di Grahadi, Kamis malam.

“Pergub kan sifatnya lebih menyeluruh. Nah untuk menyesuaikan kondisi kewilayahan, nanti dilengkapi dengan Perbup. Sehingga dalam penerapan PSBB, ada dua piranti hukumnya. Pergub dan Perbu,” ujar Nur Ahmad.

Selain rencana pemberlakuan PSBB untuk semua wilayah, dalam pertemuan ini juga dibahas rencana penerapan jam malam.

Mulai jam 20.00 WIB sampai 04.00 WIB, warga dilarang beraktivitas di luar.

Kecuali petugas medis, petugas kemanan, pegawai yang perusahaan beroperasi malam, dan sebagainya.

Dalam penerapan PSBB di Sidoarjo, rumah makan, warung, dan sebagainya juga dibolehkan buka.

Namun, hanya bisa melayani take away atau bungkus dan layanan antar.

Bagaimana dengan perusahaan? Menurut Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin, diharapkan pengelola perusahaan lebih pro aktif melapor ke Dinas Tenaga Kerja.

Mana perusahaan yang mampu merumahkan karyawan dengan tetap memberi gaji, mana yang bisa memberi sebagian, dan mana yang tidak mampu.

“Kami berharap pihak perusahaan lebih pro aktif. Karena dalam penanganan covid-19 ini, perlu keterlibatan semua pihak,” ujar Cak Nur.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved