Virus Corona di Malang

Sekolah Setengah Hati Realokasi Anggaran BOS Untuk Pulsa Siswa, MCW : Dana Pulsa untuk Semua Siswa

MCW menilai dinas pendidikan terkesan menutupi atau diduga tidak mensosialisikan hak perserta didik yang diatur dalam Permendikbud No 19 tahun 202

ILUSTRASI - Siswa SDK Santo Yusup II Kota Malang sedang latihan soal dengan orangtuanya lewat google form untuk kegiatan pembelajaran di rumah, Selasa malam (17/3/2020). Sekolah diminta memberikan dana pulsa pada semua siswa dari dana BOS sesuai Peraturan Menteri 

SURYAMALANG.COM, MALANG - MCW (Malang Corruption Watch) menilai lembaga pendidikan masih setengah hati merealokasi anggaran BOS regulernya untuk pembelian data atau pulsa buat siswa di masa pandemi Covid-19.

Padahal sudah turun perubahan peraturan Mendikbud soal itu. Dampak pandemi, pembelajaran dilakukan lewat daring yang selama ini ditanggung orangtua/walimurid.

"Penyelenggara pendidikan di Malang Raya terkesan mengulur waktu dan tidak serius dalam hal melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler," jelas Ibnu Syamsu Hidayat, Wakil Koordinator MCW pada suryamalang.com, Rabu (29/4/2020).

Padahal Mendikbud Nadiem Karim menyatakan membuat skenario pembelajaran daring sampai akhir tahun.

Dikatakan Ibnu, contoh indikasi setengah hati, pertama dinas pendidikan terkesan menutupi atau diduga tidak mensosialisikan hak perserta didik sebagaimana diatur dalam permendikbud No 19 tahun 2020.

Sehingga segala kebutuhan belajar di rumah dibebankan kepada wali murid.

Kedua, sekolah hanya mengumumkan di grup (WhatsApp) wali murid jika ada orang tua/ wali murid yang kesulitan membeli pulsa/paket data bisa menghubungi wali kelas.

Padahal sangat jelas bahwa pasal 9A ayat 1 ditujukan kepada semua peserta didik.

Karena itu, MCW menuntut agar Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur untuk mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur segera mengeluarkan Surat Edaran kepada satuan pendidikan SMA dan SMA di Jawa Timur untuk menjalankan Permendikbud 19 tahun 2020.

Kemudian menuntut Walikota/Bupati DPRD Kota dan Kabupaten di Malang Raya untuk mendesak Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di Malang Raya untuk menjalankan Permendikbud 19 tahun 2020.

Halaman
12
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved