Pengajuan PSBB Batu Ditahan Meski Draft Sudah Ditandatangani, Malang Raya Perlu Kompak Ajukan PSBB

SURYAMALANG.COM, BATU – Pemerintah Kota Batu masih belum menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meskipun draft rencana PSBB telah ditandatangani oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, namun draft tersebut belum dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Jumat (8/5/2020) sore.

Di tempat terpisah, di Surabaya, Ketua Tim Advokasi PSBB dan Survilans Covid-19 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair, dr Widhu Purnomo merekomendasikan agar Malang Raya segera menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Windhu mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah melakukan kajian data epidemiologi per tanggal 1 Mei 2020.

"Skornya maksimum, yaitu 10, rekomendasi kami dari FKM Unair adalah diberlakukan PSBB di Malang Raya," kata Windhu saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (8/5/2020) malam.

Windhu menjelaskan ada skala penilaian 1-10 dimana nilai 1-5 cukup karantina individu, 6-7 boleh memilih antara karantina atau PSBB, tapi PSBB lebih bagus, kalau nilai 8-10 harus PSBB.

Ada sejumlah faktor hingga Malang Raya bisa mendapatkan nilai 10 untuk kajian epidemiologis Covid-19.

Yang pertama kasus Covid-19 di Malang Raya sudah mengalami doubling time atau perlipatan ganda sebanyak empat periode.

"Empat kali doubling time iitu sudah melebihi batas, 3 saja sudah berbahaya tapi ini sudah empat," lanjut Windhu.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batu, M Chori menjelaskan, dalam konteks PSBB Malang Raya, Kota Batu hanya sebagai pendukung PSBB Malang Raya. Hal itu karena skor Kota Batu masih belum memenuhi syarat.

“Dengan kata lain Pemkot Batu siap mendukung manakala ketiga daerah di Malang Raya mengajukan PSBB,” katanya.

Chori sendiri juga mengaku mengetahui hasil kajian FKM Unair terkait rekomendasi PSBB Malang Raya.

Namun sekali lagi Chori menjelaskan bahwa konteksnya harus Malang Raya, selain untuk memenuhi syarat skoring sebagaimana hasil analisa FKM Unair dan juga untuk efektifitas dalam pelaksanaan PSBB.

“Mengingat Kabupaten Malang dan Kota Malang serta Kota Batu secara geografis sebagai satu kesatuan wilayah yang saling beririsan satu sama lain,” terangnya.

Sebelumnya, melalui Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batu, Pemerintah Kota Batu menunda mengirim draft dukungan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).