Anggota DPRD Temukan Dugaan Kejanggalan Anggaran Dinkes Batu Selama Pandemi Corona

SURYAMALANG.COM, BATU – Anggota DPRD Batu, Didik Machmud, melihat ada dugaan kejanggalan terkait penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Batu selama masa pandemi corona. Dijelaskan Didik, yang juga anggota monitoring dari DPRD Batu, sebelum PSBB anggaran di Dinkes Batu sebanyak Rp 40 M, tapi setelah PSBB malah menjadi Rp 33. 792.442.800.

“Tadi kami rapat dengan Dinkes, ada beberapa kejanggalan yang ada. Pertama, bahwa anggaran Rp 33 M itu salah satunya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ada Rp 29.245.457.944. Ternyata sampai hari ini, BTT ini nol tidak pernah dikeluarkan. Padahal BTT ini dari Dana Alokasi Umum (DAU), hasil pergeseran,” kata Didik, Kamis (28/5/2020).

Sedangkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), kata Didik, baru terpakai Rp 760 jutaan yang masih keluar. Padahal anggaran sudah ditetapkan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di tahap pertama pada 27 Maret 2020.

Dari banyaknya anggaran tersebut, yang paling disesalkan Didik adalah belum cairnya insentif bagi tenaga medis di Kota Batu.

Padahal, tenaga medis sudah bekerja sejak 16 Maret 2020.

Hingga akhir Mei ini, Didik menegaskan tidak ada insentif yang diberikan kepada 283 tenaga medis di Kota Batu.

“Yang saya sesalkan, di sini ada anggaran insentif tenaga medis mulai dari dokter spesiaslis, dokter umu, perawat, tenaga kesehatan sampai tenaga non kesehatan. Sampai sekarang belum dikeluarkan, padahal kerja sejek 16 Maret 2020,” urai politisi Golkar ini.

Informasi yang diperoleh Didik, lambannya pencairan insentif karena Dinkes repot menentukan kriteris.

Hal itu pun dipertanyakan Didik karena sudah berlalu waktu hampir tiga bulan sejak Maret lalu.

Seharusnya, kriteria bisa diselesaikan dalam waktu yagn relatif singkat.

“Kalau begini terus sampai Juni, berarti sudah empat bulan. Lah, sejak Maret ngapain saja? Padahal mereka ini paling depan,” terang Didik.

Dirinci oleh Didik, insentif untuk dokter sebanyak Rp 7 juta per orang per bulan, perawat Rp 3 juta, tenaga non kesehatan Rp 1.5 juta. Jumlahnya 283 tenaga.

“Saya khawatir wali kota tidak tahu,” ungkapnya.

Kejanggalan lainnya yang diungkapkan Didik adalah anggaran makan dan minum.

Dijelaskannya, anggaran makan dan minum senilai Rp 20 ribu per hari dalam bentuk nasi piringan, bukan nasi kotak.