Berita Malang Hari Ini
UB Tak Ingin Ada Mahasiswa DO karena Tak Bisa Bayar UKT, Tapi Tidak Semua Dapat Keringanan
akil Rektor (WR) III Universitas Brawijaya (UB), Prof Dr Abdul Hakim MSi menemui puluhan mahasiswa yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah)
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
Dikatakan, soal subsidi internet gratis, rektorat sedang berhitung karena akan memakan biaya miliaran rupiah.
Ragil Ramadhan, humas aksi damai yang juga dari BEM FIA UB menambahkan, aksi dilakukan karena mahasiswa menuntut keadilan yang tidak pernah diberikan oleh kampus.
"Saat krisis seperti saat ini belum ada kebijakan yang membantu meringankan beban. Kampus menuntut kita sadar akan pendidikan. Tapi kampus tidak pernah menyadari beratnya menanggung beban pendidikan. Sebagian besar mahasiswa merasa dampak signifikan," papar mahasiswa FIA ini.
Ia mempertanyakan kemana uang kampus selama ini.
Jika dilihat dari laporan keuangan UB, lanjutnya, paling berat untuk biaya operasional.
Tapi saat tidak ada kegiatan perkuliahan seperti biasa, maka biaya operasional juga akan berkurang.
Namun sampai saat ini tidak ada kebijakan tegas yang mengatur bagaimana kita membiayai kuliah kita semester depan.
Dikatakan, adanya Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2019 terkait penurunan pembebasan dan UKT biasanya bermasalah di masing-masing fakultas.
Karena itu, mahasiswa menuntut ketegasan rektorat terkait UKT dibawa kemana di tengah pandemi sekarang.
Bagaimana jika tuntutan tidak dipenuhi? "Kami gugat transparansi. Kami adukan pada ombudsman dan kemudian menggugat ke PTUN," tegasnya.
Yang dibutuhkan adalah transparansi anggaran UB secara umum.