Breaking News:

Virus Corona di Jatim

Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Akan Didenda Rp 250 Ribu Mulai 14 September 2020

Aturan sanksi denda ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomer 53 Tahun 2020 yang ditetapkan sejak 4 September dan diundangkan 7 September

SURYAMALANG.COM/Fatimatuz
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya dalam Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 bersama bupati wali kota se Jatim di Klub Bunga Resort Kota Batu, Jumat (11/9/2020). Aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan diterapkan mulai 14 September 2020 

Penulis : Fatimatus Zahroh , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - SANKSI denda administratif sebesar Rp 250 ribu bagi perseorangan dan denda sampai Rp 25 juta bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan akan diterapkan di Jawa Timur (Jatim) mulai 14 September 2020.

Aturan sanksi denda ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomer 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang telah diterbitkan.

Pergub No. 53 ini diharapkan juga segera didukung oleh Perda, Perwali atau Perbub di masing-masing kabupaten-kota seperti arahan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah memberi perhatian khusus terhadap pendisiplinan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.

Setelah Pergub itu diterbitkan maka Satpol PP siap bergerak menyisir jika terjadi pelanggaran masyarakat tak tertib protokol kesehatan maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Khofifah sejak 4 September dan diundangkan 7 September lalu itu dijelaskan tentang kewajiban bagi perorangan untuk menggunakan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu.

Selain itu wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Dijelaskan pula dalam Pergub tersebut penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan.

"Untuk sanksi administratif perorangan ini mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp 250 ribu," kata Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santosa, Sabtu (12/9/2020).

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved