Breaking News:

Berita Kediri Hari Ini

ASN Pemkab Kediri Duduki Rangking 1 Jatim yang Lakukan Pelanggaran Pemilu, Begini Tanggapan Bawaslu

ASN Pemkab Kediri menduduki peringkat tertinggi se-Jawa Timur dan duduki 5 besar se-Indonesia dalam hal melanggar netralitas di Pilkada 2020.

Penulis: Farid Farid | Editor: isy
farid mukarom/suryamalang.com
Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Bidang Penindakan Sukari saat di Konfirmasi di Kantor Kamis (12/11/2020). 

SURYAMALANG.COM | KEDIRI – Komisi ASN menyatakan ASN Pemkab Kediri menduduki peringkat tertinggi se-Jawa Timur dan duduki 5 besar se-Indonesia dalam hal melanggar netralitas di Pilkada 2020.

Atas hal itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Bidang Penindakan Pelanggaran Pemilu, Sukari, mengatakan pihaknya sudah melakukan banyak imbauan kepada ASN

“Pada prinsipnya berdasarkan Peraturan bersama Komisi ASN kami diberikan kewenangan untuk penindakan dan penanganan. Hal ini sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14/2017 di mana kita bisa menindak berdasarkan laporan atau temuan dilapangan,” ucapnya. 

Kemudian menurut Sukari terkait jumlah ASN yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kediri mencapai 21 orang dan duduki peringkat 1 di Jawa Timur itu memang benar adanya. 

“Dalam proses penanganan kasus tersebut awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat kemudian kami telusuri dan di kaji. Selanjutnya hasil kajian kami serahkan ke Komisi ASN untuk ditindak lanjuti,” jelasnya. 

Masih kata Sukari bahwa pihaknya enggan menyebut sebagai keberhasilan atas angka besar ASN yang sudah ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Kediri.

“Kalau kita bicara penanganan perkara ini bukan soal keberhasilan atau kegagalan, melainkan upaya penanganan dari dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah 21 ASN yang ditindak ini bukan berarti kegagalan dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu,” terangnya. 

Selain itu menurut Sukari jumlah 21 ASN yang ditindak ini, sudah lama atau sebelum masa kampanye, sehingga tidak relevan jika dikatakan Bawaslu gagal melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pilkada. 

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada ASN saat masa kampanye dilakukan, dan alhamdulillah hingga sampai saat ini belum ada ASN yang ditindak,” tuturnya. 

Sukari juga menjelaskan kategori ASN yang masuk dalam pelanggaran netralitas ini jika yang bersangkutan aktif dalam kegiatan kampanye paslon. 

“Dalam regulasi jelas bahwa ASN tidak boleh ikuti kegiatan kampanye secara aktif, contohnya ikut berorasi atau terlibat langsung untuk mengajak dukungan kepada masyarakat. Mereka (ASN) tidak dilarang untuk ikut kegiatan kampanye selagi tidak menggunakan atribut partai itu dibolehkan, karena mereka punya hak yang sama untuk mengetahui visi misi calon” ungkapnya. 

Perlu diketahui bahwa berdasarkan data pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Kediri menempati urutan 5 instansi melakukan pelanggaran dengan total ada 21 orang. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved