Berita Surabaya Hari Ini

Penyelidikan Kasus Surat Rapid Test Palsu Melebar, Polisi : Ada Peluang Korupsi Alat Rapid Test

Terseretnya pegawai honorer Puskesmas membuat polisi juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pengadaan alat rapid test

Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Firman Rachmanudin
Polisi menunjukkan tersangka dan barang bukti kejahatan pemalsuan surat keterangan atau hasil rapid test non reaktif Covid-19 palsu di Mapolres Tanjung Perak Surabaya, Senin (21/12/2020) 

Penulis : Firman Rachmanudin , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kasus sindikat pembuat surat keterangan rapid test palsu mulai melebar ke beberapa instansi pemerintah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada unsur penyimpangan di pihak BUMN terkait.

Setelah mendapati kejanggalan adanya stempel validasi KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Surabaya di surat hasil rapid test palsu, polisi juga mulai selidiki peluang adanya unsur tindak pidana korupsi.

Baca juga: Ada Sindikat Pembuat Surat Keterangan Rapid Test Palsu, Bayar Rp 100 Ribu Tanpa Perlu Jalani Tes

Baca juga: Ajaib, Surat Keterangan Rapid Test Palsu Bisa Lolos Validasi KKP Surabaya, Polisi Incar Pelaku Lain

Dalam pengembangan kasus sindikat pembuat surat keterangan rapid test palsu di wilayah pelabuhan Tanjung Perak ini, polisi mulai selidiki ada tidaknya manipulasi penggunaan alat rapid test di Puskesmas. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni RR (55) pemilik biro jasa tiket, DS (36) calo tiket dan SH (46)salah seorang pegawai honorer di Puskesmas wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terseretnya pegawai honorer Puskesmas membuat polisi juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pengadaan alat rapid test yang sudah dialokasikan oleh pemerintah ke Puskesmas-Puskesmas.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis menyebut, dugaan korupsi itu masih mungkin jika ada perbedaan selisih antara jumlah alat rapid dan surat keterangan rapid yang dikeluarkan oleh Puskesmas.

"Kalau dari pemerintah sudah dialokasikan alat rapid testnya. Nah itu juga akan kami periksa apakah ada perbedaan jumlah surat yang keluar dengan alat yang digunakan. Semuanya masih ada kemungkinan dan ini sedang kami dalami," sebuh Ganis, Senin (21/12/2020).

Dari keterangan tiga tersangka peran mereka masing-masing berbeda.

DS sebagai biro jasa penjualan tiket meminta SH untuk membuatkan surat keterangan hasil rapid test  palsu.

Sementara DS bertugas mencari penumpang yang tengah butuh surat keterangan rapid untuk digunakan sebagai salah satu syarat bepergian ke luar kota Surabaya.

Penumpang cukup membayar Rp 100 ribu untuk bisa mendapatkan surat keterangan hasil rapid test non reaktif, meskipun tanpa menjalani tes.

Ini artinya, penumpang yang positif Covid-19 pun bisa mendapatkan surat keterangan hasil rapid test non reaktif.

Hal ini tentunya membahayakan, karena kemungkinan penularan Covid-19 di kapal maupun lokasi tujuan penumpang menjadi lebih besar.

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. SURYAMALANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved