Update Dugaan Kudeta Partai Demokrat Ganti AHY, Munculnya 4 Faksi dan 5 Profil Sosok di Baliknya

SURYAMALANG.COM, MALANG -  Update dugaan kudeta partai Demokrat kali ini datang dari penuturan Kader senior Partai Demokrat, Yus Sudarso. 

Yus Sudarso mengurai alasan faksi Marzuki Alie hingga Anas Urbaningrum ingin ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Yus Sudarso, ada empat faksi yang hendak bersatu ingin mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keempat faksi tersebut, yakni, pertama,l faksi pendiri sekaligus notabennya faksi dari ketua umum pertama, Subur Budi Santoso.

Lalu, faksi kedua merupakan faksi ketua umum Partai Demokrat hasil kongres tahun 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo.

"Kebetulan saya sebagai koordinator pemenangan Hadi Utomo-Marzuki Alie," kata Yud Sudarso dalam konferensi persnya di Jakarta pada Selasa (2/2/2021) dikutip dari KompasTV artikel 'Faksi Marzuki Alie Hingga Anas Bersatu Ingin Kudeta AHY, Ada Kemungkinan Muncul Demokrat Tandingan'.

Berikutnya, faksi Anas Urbaningrum hasil dari konferensi Bandung pada tahun 2010. Keempat, faksi Marzuki Alie. "Di sini ada mesin pemenangannya," ucap Yus.

Keempat faksi tersebut diketahui merupakan akar dari mereka yang pernah menjadi petinggi Partai Demokrat.

Yus mengatakan, keempat faksi yang hendak ambil alih Partai Demokrat karena melihat tantangan partai yang kini semakin berat.

Karena alasan itulah, Yus menambahkan, mereka sepakat untuk mendorong Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Jika bersedia digantikan Moeldoko, kata Yus, nantinya ketika Demokrat memenangi Pilpres, AHY akan menjadi prioritas utama untuk direkrut memegang jabatan sebagai menteri.

"Kami sayang kepada Pak SBY, sayang ke AHY. Kalau Demokrat punya Presiden pastinya Mas AHY menjadi skala prioritas menjadi menteri," ujar Yus.

"Dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk kami gadang menjadi pemimpin bangsa ini."

Lebih lanjut, Yus tak membantah keempat faksi tersebut bukan tak mungkin bakal membangun Partai Demokrat tandingan.

Terkait upaya itu, menurut dia, yang terpenting prosesnya harus sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku.

"Biarkan saja air mengalir, karena semua ini ada mekanisme di dalam partai, dan siapa pun tidak boleh menabrak AD/ART yang sudah ada, dari pihak mana pun," ucapnya.

Lebih lanjut, Yus mengatakan, keempat faksi ini sebelumnya sudah pernah mengantarkan SBY menjadi Presiden di tahun 2004.

Karena itu, kata Yus, bukan suatu kesalahan jika mereka ingin melakukan hal yang sama terhadap Moeldoko.

"Seperti pendiri di saat awal menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke kepemimpinan RI tahun 2004," ucap Yus.

"Juga apa salahnya kalau hari ini kami menjemput figur, tokoh, ke depan, apa salahnya Pak Moeldoko, seperti senior sebelumnya menjemput Pak SBY."

• Profil 5 sosok penting di balik kudeta Demokrat 

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada lima orang yang diduga terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Dari lima orang ini, empat orang di antaranya merupakan kader serta mantan kader Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah menjadi teka-teki, akhirnya sejumlah politikus Partai Demokrat membeberkan kelima tokoh tersebut.

Mereka adalah Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal. Keempat tokoh ini merupakan kader serta mantan kader Partai Demokrat.

Sosok keempat orang ini diungkapkan oleh politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland, Selasa (2/2/2021).

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.

Sementara itu, satu nama lainnya adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Dugaan keterlibatan Moeldoko dalam gerakan kudeta Partai Demokrat diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_. 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Berikut profil 5 sosok tersebut dirangkum dari Tribunnews.com artikel 'Rekam Jejak 5 Sosok yang Disebut Akan Kudeta Demokrat'.

1. Marzuki Alie

Marzuki Alie adalah mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 yang juga kader Demokrat.

Di partai berlambang mercy itu, Marzuki Alie pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal saat Demokrat masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat.

Marzuki Alie pernah maju dalam Kongres Demokrat, tapi kalah dengan Anas Urbaningrum.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 6 November 1955 itu bergabung sebagai fungsionaris DPP Partai Demokrat sejak tahun 2003.

Sebelum menjadi Sekjen Demokrat, Marzuki mengawali karier politik di daerah kelahirannya.

Pada 2004-2005, ia menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan.

Pada periode yang sama, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI).

Karier politik Marzuki Alie terbilang cepat karena kurang dari enam tahun, ia sudah menjadi pemimpin DPR.

Namun setahun setelah lengser dari Ketua DPR, Marzuki Alie tidak lagi masuk dalam kepengurusan partai masa bakti 2015-2020.

Hal ini sempat membuat Marzuki Alie mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut karena merasa 'disingkirkan' oleh SBY.

Saat dikonfirmasi, Marzuki Alie membantah ikut dalam upaya 'kudeta' Partai Demokrat.

Dikutip dari Tribun Sumsel, Marzuki Alie saat ini sibuk dalam hal pendidikan karena ada ribuan mahasiswa yang dididiknya.

Ia juga tidak ambil pusing jika namanya dikait- kaitkan karena sudah biasa. 

"Kalau disebut- sebut (nama Marzuki Alie) dari dulu disebut- sebut, karena seksi nama Marzuki Alie itu, kalau tidak ada nama Marzuki Alie gerakan itu kurang menarik."

"Jadi disebut nama Marzuki Alie, tapi biarkan saja," kata Marzuki Alie, Selasa (2/2/2021).

2. Jhoni Allen

Jhoni Allen merupakan satu kader aktif Partai Demokrat yang disebut terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat.

Saat ini, Jhoni Allen duduk sebagai anggota DPR RI dan masuk ke komisi V.

Pria kelahiran Pangururan, 21 Agustus 1960 itu masuk ke Partai Demokrat pada 2002 dengan alasan melihat adanya perubahan politik.

Saat itu, ia masih sebagai pegawai negeri di Pemda DKI Jakarta dan mengaku tak pernah bermimpi untuk menjadi anggota Dewan.

Nyatanya, Jhoni Allen telah beberapa kali terpilih sebagai legislator.

Saat Pilpres 2019, Jhoni Allen termasuk dalam kader Demokrat yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Selama di Partai Demokrat, lulusan S1 Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB) itu pernah menduduki sejumlah jabatan penting, yaitu:

- Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, tahun 2015-2020

- Wakil Ketua Umum I DPP Partai Demokrat, tahun 2010 - 2015

- Ketua Bidang OKK DPP Partai Demokrat, tahun 2005 - 2010

3. Nazaruddin

Nama Nazaruddin masuk dalam daftar sosok yang terlibat dalam gerakan 'kudeta' Partai Demokrat.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebelum akhirnya dipecat pada 2011.

Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.

Pemecatan dilakukan setelah partai berlambang mercy ini tampak lelah dengan ulah Nazaruddin yang membuat malu partai.

Saat itu, Nazaruddin dengan lantang membuka borok partai hingga Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum.

Selama di Partai Demokrat, karier politik Nazaruddin terbilang mentereng.

Ia tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Nazaruddin juga baru saja bebas dari Lapas Sukamiskin setelah ditetapkan sebagai justice collaborator (JC) oleh KPK.

Diketahui, pria kelahiran Bangun, 26 Agustus 1978 itu dinyatakan hakim bersalah dalam dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 1,3 miliar.

Nazaruddin telah melunasi denda tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa, masa pidana Nazar sebenarnya baru selesai pada 31 Oktober 2023 mendatang.

Namun, dengan status JC tersebut, Nazaruddin selesai menjalani masa pidana pada 13 Agustus 2020.

4. Darmizal

Darmizal merupakan mantan pengurus Partai Demokrat yang mundur jelang Pilpres 2019.

Saat itu, Darmizal mundur dan menjadi Ketua Umum Relawan Joko Widodo (Rejo)

Dalam partai, Darmizal sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Meski sudah mundur, menjelang Kongres Partai Demokrat ke-V, Darmizal masih memberikan keterangan kepada media terkait partai berlambang mercy itu.

Ia berharap saat dirinya keluar dari partai, Demokrat dapat menjadi partai yang lebih besar lagi ke depannya.

Walaupun dirinya sangat mencintai partai yang telah membesarkannya, Darmizal mengaku tidak lagi bisa bergabung.

"Saya cinta dan sayang partai ini, tapi mohon izin, sekali lagi saya tidak bisa bergabung," jelas Darmizal.

5. Moeldoko

Nama terakhir yang disebut sebagai pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat adalah Moeldoko.

Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018.

Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Puncak kariernya di TNI AD adalah saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk naik pangkat dan menjadi panglima TNI.

Alumnus Akabri angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Diberitakan Tribunnews.com, dulu Moeldoko dikenal dekat dengan SBY.

Bahkan Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah Jenderal Besar.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang andal.

Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.

Apalagi, selama Periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan.