Breaking News:

Menko Polhukam Mahfud MD Beri Penjelasan Resmi Soal KLB Demokrat, Moeldoko Gagal Jadi Ketum?

Bahkan Mahfud MD juga menyentil, di masa era Presiden SBY, di tahun 2008, pemerintah juga tak membubarkan KLB PKB.

Dok Humas Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD Beri Penjelasan Resmi Soal KLB Demokrat, Moeldoko Gagal Jadi Ketum? 

SURYAMALANG.COM,  JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD membantah tudingan yang menyebut pemerintah melindungi jalannya Kongres Luar Biasa ( KLB ) kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Bahkan Mahfud MD juga menyentil, di masa era Presiden SBY, di tahun 2008, pemerintah juga tak membubarkan KLB PKB.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak membubarkan penyelenggaraan KLB kubu kontra-AHY karena merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh, KLB itu dilindungi, endak ada, ndak ada urusannnya, pemerintah enggak melindungi KLB di Medan," ujar Mahfud dalam keterangan video Kemenko Polhukam, Minggu (7/3/2021).

Mahfud juga mengatakan, bahwa tak dibubarkannya KLB tersebut sama halnya yang terjadi pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Pada 2002, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami dualisme.

Itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setahun berikutnya, Matori kalah gugatan di Pengadilan.

Sikap pemerintah tak membubarkan KLB juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Sebut Jokowi Tidak Terlibat: Partai Not For Sale

Pada 2008, PKB mengalami dualisme, yakni versi Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Cak Imin).

"Saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada dua, dan berkali-kali forum. Bu Mega juga endak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega memihak, tapi memang oleh UU tidak boleh seperti sekarang UU-nya sama berlaku UU Nomor 9 Tahun 98," ujar Mahfud.

Halaman
1234
Editor: Bebet Hidayat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved