Nasional

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Sebut Jokowi Tidak Terlibat: Partai Not For Sale

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Sebut Jokowi Tidak Terlibat: Partai Not For Sale

Editor: eko darmoko

SURYAMALANG.COM - Isu kudeta yang menyelimuti Partai Demokrat membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 'turun gunung'.

Mantan Presiden RI yang berpredikat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang sedang menerjang.

Dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Dalam video itu, SBY mengatakan, ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta di tubuh partai yang saat ini Ketua Umum-nya dipegang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung."

"Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, antara lain menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.

Partai Demokrat
Partai Demokrat (Wikipedia)

Berikut pernyataan lengkap SBY terkait isu kudeta tersebut:

Demokrat not for sale

SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat.

Ia menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjual-belikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY.

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apa pun.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Demokrat.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved