Mudik Lebaran
Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan, Pemda Langsung Respon, Gubernur Jatim : Untuk Menjaga Sesama
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyikapinya secara bijak. Ia meminta masyarakat Jatim mengikutinya dengan kesadaran
Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
Penulis : Boby Koloway/Fatimatuz Zahroh , Editor : Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Keputusan Pemerintah Pusat untuk meniadakan mudik Lebaran 2021 langsung direspon oleh Pemerintah Daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyikapinya secara bijak. Ia meminta warga masyarakat Jatim untuk mengikutinya dengan kesadaran untuk menjaga sesama.
Baca juga: ATURAN Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan Berlaku Pada 6-17 Mei 2021, Bukan Hanya Berlaku untuk ASN
“Kita pada posisi menjaga suasana di mana penyebaran covid-19 sudah mulai melandai, positivty rate turun, BOR turun,” kata Khofifah.
Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran virus di Jatim sudah mulai membaik sejak diberlakukannya PPKM tahap 1, tahap 2, juga PPKM mikro tahap satu hingga saat ini tahap keempat.
BOR Isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 79 persen menjadi 29 persen.
BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72 persen menjadi 49 persen.
Artinya, keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat dari WHO yakni dibawah 60 persen.
Namun begitu, Khofifah menyampaikan harapannya bahwa kebijakan pemerintah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan telah dipikirkan dengan pertimbangan yang matang.
“So far kita juga berharap kebijakan pusat yang akan berdampak ke daerah semua diambil dengan pertimbangan- pertimbangan bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah melandai, semua terproteksi,” pungkas Khofifah.
Terpisah, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan aturan turunan dari larangan mudik oleh pemerintah pusat. Di antaranya larangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mudik.
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya saat ini masih menunggu aturan teknis terhadap larangan tersebut.
"Keputusannya kan baru keluar hari ini. Sehingga kami menunggu petunjuk selanjutnya," kata Kepala BKD Surabaya Mia Santi Dewi kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (26/2/2021).
Menurutnya, ada sejumlah aturan teknis yang nanti akan disampaikan kepada para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.
Misalnya, teknis pengawasan hingga sanksi yang disiapkan kepada ASN yang melanggar.
