Breaking News:

Berita Surabaya Hari Ini

Semua Pejuang Veteran Tak Perlu Bayar Pajak PBB, Program Bebas Pembayaran PBB Dari Pemkot Surabaya

Perlakuan istimewa bagi pejuang kemerdekaan di Surabaya itu dinikmati setelah DPRD dan Pemkot Surabaya sepakat memberikan keringanan PBB

Penulis: faiq nuraini | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Faiq Nuraini
ILUSTRASI PBB 

"Nilai itu tidak besar dan bisa dicarikan sumber pendapatan lain. Tidak seperti PBB warga umum yang jumlahnya besar. Jadi tidak masalah PBB veteran dibebaskan," kata Anang.

Dibebaskannya PBB bagi veteran tidak lain adalah salah satu tujuan Raperda PBB yang akan menyempurnakan Perda 10/2010.

Ini adalah Raperda inisiatif DPRD Kota Surabaya untuk menyesuaikan besaran PBB dalam situasi saat ini.

Ketua Panitia Khusus Raperda PBB Perkotaan DPRD Kota Surabaya Hamka Mudjiadi Salam menyebut bahwa perjuangan anggota DPRD membuahkan hasil.
Sejak awal Pansus ingin membebaskan PBB bagi kelompok pejuang veteran.

"Semua sepakat Veteran mendapat keringanan pembebasan membayar PBB. Veteran merupakan pejuang negeri ini dari penjajahan. Sudah selayaknya mereka berhak atas penghargaan ini. Tanpa veteran, Surabaya mungkin tidak ada," kata Hamka, Politisi PAN.

Pansus PBB sebenarnya merupakan inisiatif dari DPRD Kota Surabaya yang merupakan warisan anggota dewan periode lalu.

Selain pembebasan PBB bagi veteran juga perlu klasifikais tarif baru yaitu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di bawah Rp 250 juta ada keringanan tarif.

Selama ini hanya ada dua klasifikasi objek pajak. Yakni NJOP di bawah Rp 1 miliar Dan NJOP di atas Rp 1 miliar. Masing-masing berlaku tarif PBB 0,1 persen dan 0,2 persen dari nilai NJOP.

"NJOP Rp 250 juta itu mayoritas masyarakat kecil. Jangankan untuk bayar PBB untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sulit. Ini kita usulkan bebas PBB juga. Namun keberatan karena PAD anjlok selama pandemi Covid-19," kata Hamka.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved