Breaking News:

Presiden Jokowi Digugat Kader PAN Rp 2,6 Triliun, Sekjen PAN Angkat Bicara

Kader PAN Ini Gugat Presiden Jokowi 2,6 Triliun, Sekretaris Jenderal PAN Angkat Bicara, Kasus Apa?

Editor: Bebet Hidayat
Instagram/Jokowi
Presiden Jokowi dan Ahok saat meninjau proyek kilang minyak di Tuban, 21 Desember 2019 lalu. 

SURYAMALANG.COM - Kader PAN ini berani gugat Presiden Jokowi sebesar Rp 2,6 Triliun.

Adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Aceh dari Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Asrizal H Asnawi megajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan sejumlah pihak terkait pengelolaan blok migas di Aceh lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petitum gugatannnya, Asrizal meminta agar PT Pertamina (Persero) membayar uang sebesar Rp 2.667.913.290.000 sebagai hasil dari blok migas yang dikelola Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Baca juga: Sosok Hanna Kirana, Pengganti Lea Ciarachel di Suara Hati Istri: Zahra, Sepupu Citra Kirana

Mengenai hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, anggota DPR Aceh dari Fraksi PAN Asrizal H Asnawi semestinya mengutamakan dialog sebelum menggugat Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan blok migas di Aceh.

Eddy berpendapat, persoalan tersebut dapat selesai lebih cepat melalui proses dialog ketimbang membawa persoalan itu ke ranah hukum.

"Menurut hemat kami, supaya mempercepat proses, paling tidak dilaksanakan proses dialog terlebih dahulu, jangan langsung menggugat karena dengan proses dialog banyak opsi yang bisa dihasilkan," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Menurut dia, opsi-opsi yang dapat muncul dalam proses dialog juga dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.

"Kalau sudah jalur pengadilan yang ditempuh, tentu hal itu kemudian masuk ke dalam proses acara formal sehingga opsi-opsi yang ada juga tidak banyak dan hasil yang didapatkan belum tentu maksimal," ujar dia.

Eddy mengatakan, Asrizal semestinya juga dapat menghubungi dirinya yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR, komisi yang membidangi sektor energi termasuk minyak dan gas.

Ia mengatakan, Komisi VII siap menjadi fasilitator antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait persoalan blok migas di Aceh.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved