Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Desak Kajian Ekologis Soal Perkebunan Sawit Dilakukan

DPRD Kabupaten Malang menyoroti wacana industrialisasi perkebunan sawit di Malang Selatan.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: isy
erwin wicaksono/suryamalang.com
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Fraksi PKB, Abdullah Satar. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - DPRD Kabupaten Malang menyoroti wacana industrialisasi perkebunan sawit di Malang Selatan.

Wakil rakyat menyarankan agar pemerintah tak terburu-buru memasifkan penanaman sawit sebelum melakukan kajian ekologis secara matang.

"Menilai rencana Bupati Malang soal sawit, kami menyarankan adanya kajian lebih mendalam," ujar anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Fraksi PKB, Abdullah Satar ketika dikonfirmasi pada Rabu (9/6/2021).

Satar mengaku telah mendengar aspirasi petani sawit di Malang Selatan yang tersebar di Kecamatan Bantur hingga Gedangan.

Dari penggalian keterangan itu, Satar menemukan sejumlah fakta bahwa sawit tidak selaras dengan keberhasilan.

"Karena fakta di lapangan selama ini, masyarakat yang sudah menanam sawit hampir semua menyatakan antara keberhasilan dan kegagalan itu lebih banyak kegagalan dari berbagai aspek," beber Satar.

Selain sawit, Satar menerangkan tak sedikit alternatif yang bisa dikembangkan untuk memajukan ekonomi Malang Selatan tanpa merusak lingkungan.

"Perlu dikembangkan ekowisata berbasis konservasi. Dengan kearifan lokal," paparnya.

Satar merasa sangsi dengan keberhasilan penanaman sawit karena mengacu pada karakter tanah di Malang Selatan yang merupakan tanah karst.

"Budidaya kelapa sawit ini juga dilihat kondisi tanahnya. Karena di Kabupaten Malang ini tanahnya karst. Jadi tidak memungkinkan jika dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Aceh dan Kalimantan," papar Satar.

Wakil rakyat dari PKB ini mengkiaskan dirinya akan mendukung setiap langkah pemerintah asalkan baik bagi masyarakat dan lingkungan.

"Saya berharap setiap kebijakan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan lingkungan. Kalau itu tidak sampai (hasilnya), kenapa harus dipaksakan," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved