Beda Pendapat Dewan dan Pemkab Malang Soal Anggaran Dinas Pendidikan Rp 1,2 Triliun

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - DPRD Kabupaten Malang turut berkomentar tentang anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Wakil rakyat menilai besaran dana cukup fantastis tersebut masih kurang untuk kemajuan pendidikan di wilayah seluas Kabupaten Malang.

"Saya rasa masih kurang untuk Kabupaten Malang, memang anggaran pendidikan itu terlihat banyak namun anggaran itu juga untuk gaji dan tunjangan guru baik PNS maupun non PNS," kata Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Malang, M Saiful Efendi ketika dikonfirmasi.

Menurut Efendi, luasan Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan, dengan 378 desa dan12 kelurahan harusnya punya anggaran yang lebih banyak.

Terlebih dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih kecil seperti Kota Malang dan Kota Batu.

Anggaran Rp 1,2 triliun dipakai untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruh Kabupaten Malang.

Terkait besaran anggaran, Saiful tak menampik jika pembahasan anggaran bagi dinas pendidikan telah disepakati dan sesuai dengan RPJMD

"Penting untuk gaji guru dan perawatan infrastruktur pendidikan supaya anak-anak bisa aman dan nyaman belajar, baru Kesehatan," ungkapnya.

Saiful meminta alokasi dana APBD bagi dinas pendidikan benar-benar digunakan untuk kemajuan Kabupaten Malang.

"Semua sesuai dengan RPJMD untuk meningkatkan SDM dengan dana-dana itu semoga pendidikan jadi lebih baik," tutup Saiful.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang  menilai anggaran Rp 1,2 triliun yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan masih tergolong wajar.

Dinas Pendidikan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Malang yang memiliki dana terbesar dari OPD lainnya.

Dana tersebut  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

"Memang Rp 1,2 triliun, kita lihat pegawainya saja cukup banyak. Apakah itu ASN ataupun non ASN memang berkontribusi. Kemudian sarana dan prasarana juga. Memang tidak menyalai dan berdasarkan kondisi yang ada," ujar Wakil Ketua TAPD Pemkab Malang, Tomie Herawanto ketika dikonfirmasi.