Kepala Desa Minta Motor Yamaha NMAX untuk Operasional, BPD Banyuwangi Sebut Mencederai Nurani Rakyat

Seluruh Desa sudah menganggarkan Rp.25 juta per Desa di APBDes berupa anggaran padat karya tunai, yaitu terutama untuk upah dan material pendukung pavingisasi. 

Anggaran ini atas arahan kebijakan Pemkab melalui DPMD.

Artinya memang itu sudah direncanakan oleh Pemkab, tinggal menunggu persetujuan DPRD.

Maka tinggal ditunggu saja pengalokasian anggaran pengadaan pavingnya pada APBD Perubahan yang sebentar lagi memasuki masa pembahasan.

"Pemkab dan DPRD akan menganggarkan, karena padat karya tunai ini merupakan salahsatu strategi prioritas arahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini," jelas Rudi. 

Rudi menegaskan Asosiasi BPD menghormati hak menyampaikan aspirasi dari ASKAB.

Namun mengingatkan untuk tidak menciderai nurani rakyat yang sedang dalam keprihatinan.

"Sebagai sesama yang sedang mengemban amanat menyelenggarakan Pemerintahan Desa, saya menghimbau seluruh kades lebih fokus menyukseskan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan diri sendiri. Meskipun itu hak yang dijamin peraturan perundang-undangan," urai Rudi.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak ASKAB Banyuwangi terkait hal yang diberitakan ini.