Berita Lumajang Hari Ini
Harga Tes PCR Rp 450 Ribu Sulit Diterapkan di Lumajang, Ini Alasannya
Penyeragaman harga tes PCR Rp 450-550 ribu di Indonesia tampaknya butuh waktu lama untuk bisa diterapkan di Lumajang
Penulis: Tony Hermawan | Editor: isy
Berita Lumajang Hari Ini
Reporter: Tony Hermawan
Editor: Irwan Sy (ISY)
SURYAMALANG.COM | LUMAJANG - Instruksi Presiden Joko Widodo menyeragamkan harga tes PCR Rp 450-550 ribu di Indonesia tampaknya butuh waktu lama untuk bisa diterapkan di Lumajang.
Faktanya di Kabupaten yang memiliki luas 179,1 kilometer hanya ada 2 tempat yang menyediakan layanan tes PCR, yakni RS Bhayangkara dan RS Muhammadiyah.
Keterbatasan tidak hanya berhenti di situ. Kabupaten yang memiliki julukan Kota Pisang ini ternyata tidak memiliki laboratorium untuk menyimpan komponen alat tes PCR.
Alhasil, jika ada pasien yang membutuhkan layanan tersebut piranti PCR masih harus dipesan di kabupaten tetangga.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo Ignasius mengatakan, sistem suplai secara pre order ini merupakan latar belakang harga tes PCR tinggi.
Sebab harga reagen PCR di kabupaten sekitar sudah mencapai Rp 650 ribu.
"Memang selama ini dalam PCR kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Biasanya, pasien akan dipatok sampai Rp 1 jutaan untuk menutup biaya APD dan operasional," katanya.
Sebetulnya, kata dr Bayu, beberapa waktu lalu pihaknya telah berusaha menurunkan harga tes PCR agar lebih ekonomis.
Pihaknya mendapat tawaran menerima bantuan mesin dan reagen untuk mendeteksi virus Covid-19 melalui tes usap.
Sayang, subsidi itu akhirnya harus ditolak. Sebab Lumajang belum memiliki laboratorium sesuai standarisasi untuk menyimpan komponen tes PCR.
"Untuk sediakan laboratorim perlu anggaran setidaknya Rp 2 Miliar. Kami terus terang tidak sanggup karena tidak ada anggaran," bebernya.
Secara mandiri pada tahun 2022 laboratorium PCR akan dibangun dengan merenovasi Gedung Labkesda yang sudah ada.
Harapannya, setelah infrastruktur tersebut terbangun pemerintah pusat dapat menggelontorkan bantuan komponen PCR.
"Kalau tahun ini (2021) mulai pembangunan tidak bisa karena dana recofusing penanganan pandemi sesuai petunjuk teknis sekarang," pungkasnya.