Breaking News:

Opini

Kampanyekan Perlindungan Hak Anak Selama Pandemi, FH UKDC Gelar Social Service Webinar

Kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es, yang terdeteksi lebih sedikit karena adanya faktor kultural dan faktor struktural. 

Editor: eben haezer
ist
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika bekerjasama dengan Lembaga Unala yang berada di Yogyakarta mengadakan kegiatan social service webinar dengan tema Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19. 

Penulis : Dian Ety Mayasari, Dosen Fakultas Hukum UKDC Surabaya

SURYAMALANG, SURABAYA - Sebagai wujud menyemarakkan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) Surabaya bekerjasama dengan Lembaga Unala di Yogyakarta mengadakan kegiatan social service webinar bertema Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19.

Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang melakukan pemaparan materi adalah Dian Ety Mayasari, yang mengangkat materi tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa anak secara hukum sudah mendapatkan perlindungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ada perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak ini menunjukkan bahwa anak mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus dilindungi, antara lain hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh kembang sesuai dengan usianya.

Kata dia, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur sanksi bagi orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya sanksi pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga).

"Kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es, yang terdeteksi lebih sedikit karena adanya faktor kultural dan faktor struktural.  Faktor kultural maksudnya ada anggapan bahwa terjadinya kekerasan pada anak yang dilakukan orang tuanya merupakan bagian dari mendidik anak," ujar Dian Ety Mayasari. 

Sedangkan faktor struktural karena anak dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan hidup pada orang tuanya, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan dengan pelaku orang tuanya sendiri.

Dia menambahkan, pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menentukan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

"Oleh sebab itu apabila melihat ada anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tuanya dan sebagai bagian masyarakat yang ada di sekitarnya tahu jika itu merupakan bagian pelanggaran hak anak diharapkan bisa membantu anak tersebut dengan melakukan pendampingan dan bisa melapor kepada pihak berwajib agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak," urainya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved