Press Release

PIKI Bahas Nasib Kawasan Indonesia Timur di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 memberikan tekanan lebih terhadap perekonomian di kawasan Indonesia Timur. Hal ini menjadi perhatian PIKI

Editor: eben haezer
ist/PIKI
Webinar Kebangsaan yang digelar DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Sabtu (28/8/2021) lalu. 

SURYAMALANG, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, PhD mengatakan penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas.

Dia menegaskan bahwa hubungan antara tingkat mobilitas dan penularan sudah terbukti secara empiris melalui data yang dikumpulkan dari Google mobility.

Namun tak disangkalinya, pembatasan mobilitas di sisi lain juga menurunkan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi.

Dalam kondisi seperti ini, maka yang menjadi bumper perekonomian adalah belanja pemerintah pusat dan daerah agar program kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan kepada UMKM dapat tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebangsaan dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi COVID-19 Khususnya di Wilayah Indonesia Timur, Sabtu (28/8/2021).

Dalam Webinar yang diprakarsai Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), selain Suahasil Nazara, hadir juga sebagai pembicara, wali kota Bitung, Maurits Mantiri yang juga Waketum DPP PIKI, kemudian Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, serta Jackwin Simbolon yang merupakan ketua LPEKD PIKI. 

Menurut Suahasil Nazara, belanja pemerintah harus tepat sasaran, didukung dengan data yang akurat, dan diawasi bersama pelaksanaannya.

“Di sinilah peran serta pemerintah daerah dapat diharapkan untuk refocusing anggaran dengan memprioritaskan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dan menunda belanja yang kurang prioritas,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi untuk mencari formula terbaik baik dari segi cara alokasi, penyaluran, maupun pengawasannya, karena memang setiap masa dan wilayah akan berbeda treatment-nya.

"APBN 2022 akan tetap mendorong vaksinasi, kesehatan, dan pemulihan ekonomi melalui APBN yang fleksibel dan responsif terhadap pandemi. Pemerintah merencanakan penyehatan APBN agar pada tahun 2023 defisit APBN kembali di bawah 3% dari PDB, yang hanya bisa terjadi jika perekonomian sudah berjalan dan kita telah berdamai dengan pandemi," pungkasnya. 

Ketua Umum DPP PIKI, Badikenita Putri Sitepu, menegaskan bahwa DPP PIKI melalui LPEKD memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Dia menyebut ada ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

"Di mana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur cukup memprihatinkan," katanya.

Ditambahkannya, pandemi COVID-19 semakin memperberat tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia Timur.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved