Tim Komunikasi Audit Pemkab Jember Masih Telusuri Anggaran Covid Rp 107 Miliar di Masa Bupati Faida

Pemkab Jember masih belum selesai menindaklanjuti rekom BPK RI terkait pemakaian anggaran penanganan covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: eben haezer
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Plt Kepala BPKAD Jember, Tita Fajar A, saat di DPRD Jember 

SURYAMALANG, JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemakaian anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Jember, Tita Fajar A mengatakan hingga saat ini Tim Komunikasi Audit Kabupaten Jember masih bekerja.

"Tim Komunikasi Audit masih bekerja hingga saat ini. Memanggil sejumlah pihak terkait anggaran Rp 107 miliar, dan utang Pemkab Rp 31 miliar. Juga sedang memeriksa di lapangan untuk mengecek wastafel di sekolah yang sudah dipasangi wastafel," ujar Tita, Jumat (3/9/2021).

Tim Komunikasi Audit ini beranggotakan personel dari Inspektorat Pemkab Jember, BPKAD, Kepolisian, Kejaksaan, juga tim ahli dari Universitas Jember.

Tita menegaskan, Kantor BPKAD menjadi posko pemanggilan pihak-pihak terkait. Tim fokus terhadap rekomendasi BPK, yakni anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar. Anggaran tersebut dipertanyakan oleh BPK RI dalam audit mereka.

Pertanggungjawaban pemakaian anggaran itu dipertanyakan oleh BPK. Karenanya, BPK merekomendasikan Pemkab untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.

Selain itu, BPK RI juga menemukan adanya utang oleh Pemkab Jember sebesar Rp 31 miliar yang belum dibayarkan kepada rekanan penyedia wastafel di sekolah.

Anggaran wastafel tersebut juga masuk dalam anggaran penanganan Covid-19. Keseluruhan anggaran itu dipakai ketika masa pemerintahan Bupati Jember Faida di tahun 2020.

Saat ini, pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto harus mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran itu.

"Kami masih terus bekerja," tegasnya.

BPK sendiri memberikan rekomendasi Pemkab Jember selama 60 hari, yang harusnya selesai akhir Agustus kemarin. Namun Pemkab Jember belum menyimpulkan berapa banyak anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kuasa pengguna anggarannya, dan berapa duit yang alokasinya tidak jelas.

Sementara itu, terkait anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar yang dipertanyakan oleh BPK RI, itu juga ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Jember.

Pimpinan dewan melalui Panitia Khusus Covid-19 DPRD Jember telah meminta keterangan dari pihak BPKAD terkait kelanjutan penelusuran anggaran itu.

Pimpinan dewan juga sudah berkonsultasi dengan pihak Kejari Jember. "Hasilnya kami diminta bertanya kepada eksekutif, terkait sejauh mana tindaklanjut rekomendasi BPK itu dilakukan. Kemudian jika, ada indikasi kerugian negara, kami DPRD Jember bisa meminta BPK RI melakukan audit investigasi. Audit ini untuk tujuan tertentu," ujar Ketua DPRD Jember M Itqon SYauqi.

Hasil audit investigasi itu nantinya bisa menjadi dasar pelaporan DPRD Jember ke aparat penegak hukum.

"Dari hasil audit investigasi itu nantinya bisa menjadi dasar pelaporan ke APH," tegas Itqon.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved