Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Adendum Belum Jelas, Pembangunan Pasar Besar Kota Malang di 2022 Batal Dilaksanakan

Pemerintah Kota Malang akhirnya membatalkan rencana pembangunan Pasar Besar di tahun 2022 mendatang.

SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Kondisi Pasar Besar Kota Malang yang saat ini masih mangkrak 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemerintah Kota Malang akhirnya membatalkan rencana pembangunan Pasar Besar di tahun 2022 mendatang.

Hal ini dilakukan, karena proses adendum hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED) belum diselesaikan.

"Pasar Besar belum masuk prioritas. Karena DED masih belum, jadi menunggu selesai terlebih dahulu," ucap Wali Kota Malang Sutiaji kepada SURYAMALANG.COM, Senin (11/10).

Dewan pun sejak awal selalu menyuarakan terkait dengan proses adendum dan DED Pasar Besar.

Akan tetapi, proses tersebut belum hingga kini masih belum terselesaikan.

Begitu juga untuk anggaran untuk pembangunan Pasar Besar belum dimasukan untuk prioritas pembangunan di tahun 2022.

"Sebenarnya kami ingin legal standingnya ada dulu. Karena sesuatu yang dianggarkan berarti kan sudah selesai secara hukum," ujar Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Seperti diketahui, Pasar Besar saat ini masih terikat perjanjian kerja sama dengan Matahari.

Sementara Pemkot Malang ingin melakukan revitalisasi Pasar Besar, karena melihat kondisi pasar yang kurang layak seusai mengalami kebakaran selama tiga kali.

Oleh sebab itu, keinginan untuk membangun tersebut yang kini digagas melalui proses adendum perjanjian kerja sama.

"Dalam mengubah kerjasama ini butuh dengar pendapat dengan pedagang. Jadi tidak semudah itu mengubah adendum kerjasama. Ini butuh waktu. Kami harus bentuk pansus, masukan baik itu dengan Matahari, pedagang dan Pemkot Malang. Hitungan kami minimal tiga bulan," katanya.

Dengan batalnya pembangunan Pasar Besar ini, katanya, bukan berarti dewan menghalang-halangi proses revitalisasi Pasar Besar.

"Pedagang kami harapkan tenang bagi yang mengharapkan pembangunan. Ini bukan berarti dewan menghalangi, tapi memang aturannya belum memperbolehkan. Bagi yang setuju tidak dibangun bukan berarti dewan berpihak, tapi memang aturannya belum membolehkan kita membangun," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved