OTT KPK di PN Surabaya

Putusan Hakim Itong yang Kontroversial, Beri Vonis Rendah Terdakwa Mafia Tanah Dan Bebaskan Koruptor

Hakim Itong Isnaeni Hidayat bersama panitera pengganti Hamdan yang ditangkap dalam OTT KPK kerap dianggap kontroversi dalam menangani perkara.

Editor: Dyan Rekohadi
KOLASE - pn-surabayakota.go.id/Tribun Jatim - Luhur Pambudi
Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni yang terjaring OTT KPK, Kamis (20/1/2021) dan pintu ruang kerja yang disegel KPK. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Sepak terjang hakim Itong Isnaeni Hidayat bersama panitera pengganti Hamdan yang baru ditangkap KPK dalam OTT,  hari ini, Kamis, (20/1/2022) di PN rupanya sudah jadi sorotan selama ini.

Hakim Itong Isnaeni Hidayat bersama panitera pengganti Hamdan kerap dianggap kontroversi dalam menangani perkara.

Salah satu perkara yang berakhir dengan vonis kontroversi yang dilakukan pasang Hakimdan panitera itu adalah perkara Mafia Tanah untuk bidang tanah di kawasan Manukan di tahun 2021 lalu.

Perkara Mafia Tanah yang disidang di PN Surabaya ini terasa janggal mengingat para terdakwa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dan merugikan pemilik tanah yang sah itu sudah mendapat tuntutan ringan dari Jaksa, tapi vonis hakim justru jauh lebih ringan lagi.

Saat itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis sempat membuat statemen jika putusan majelis hakim atas kasus mafia tanah yang ditanganinya mencederai rasa keadilan.

Hakim Itong saat itu memberi vonis ringan bagi 3 terdakwa Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi dan Subagyo meski ketiganya terbukti bersalah.

Mulanya, tiga terdakwa dengan berkas terpisah diadili di Pengadilam Negeri Surabaya atas kasus pemalsuan surat otentik.

Pemalsuan itu berdampak pada peralihan hak atas tanah seluas 1,7 Hektare di kawasan Manukan dan dibongkar satgas anti Mafia Tanah Jogo Suroboyo (Samata Joyo) Satreskrim Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh AKBP Oki Ahadian dan AKP Giadi Nugraha.

Ketiganya didakwa memalsukan surat di atas lembar otentik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Darwis dengan tuntutan penjara masing-masing untuk terdakwa dengan tuntutan penjara 3 tahun 6 bulan dari tuntutan maksimal enam tahun penjara.

Penetapan sidang dilaksanakan pada 27 Juli 2021.

Kala itu Majelis Hakim yang diketuai oleh Itong Isnaeni Hidayat dengan hakim anggota R Yoes Hartyarso dan I Gusti Ngurah Bhargawa sepakat memutuskan ketiga terdawa secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Tapi vonis yang diberikan hanya enam bulan penjara.

Moh Hamdan juga terdaftar sebagai panitera pengganti yang bertugas saat itu.

Vonis Djerman Prasetyo dilakukan tiga hari lebih awal dari kedua terdakwa yang tersandung kasus sindikat mafia tanah.

Halaman
1234
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved