Berita Malang Hari Ini
Bapenda Kota Malang Rilis Aplikasi Persada untuk Maksimalkan PAD
Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda) melaunching aplikasi Persada, Kamis (24/2/2022).
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
lihat foto
Berita Malang Hari Ini
SURYAMALANG.COM | MALANG - Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda) melaunching aplikasi Persada, Kamis (24/2/2022).
Aplikasi Persada merupakan sistem yang digunakan untuk monitoring pajak daerah yang mengambil basis data penerimaan wajib pajak daerah
Fungsinya adalah untuk mencatat seluruh transaksi penjualan dari wajib pajak baik dari pembelian customer secara langsung maupun travel agent.
"Inovasi merupakan win-win solution dari Pemkot dan juga masyarakat, karena aplikasi ini dapat bermanfaat juga bagi WP dalam hal pembukuan transaksi pembukaan secara online," ucap Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto.
Aplikasi Persada ini memiliki fitur trafik dan statistik penjualan dan menu rekapitulasi laporan harian tanpa harus menghitung laporan pajak yang nantinya akan dilaporkan ke Bapenda.
Hal ini memudahkan, para wajib pajak, terutama untuk pajak resto, kafe dan restoran.
"Kami meyakini, ini paling tidak, bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah hingga 100 persen," ujarnya.
Handi mengatakan, aplikasi Persada juga dapat mencegah kebocoran di sektor pajak.
Berdasarkan evaluasi di lapangan, pajak yang diberikan oleh wajib pajak, biasanya tidak sesuai dengan yang telah dihasilkan oleh wajib pajak.
Melalui aplikasi Persada ini nantinya akan dapat mendeteksi nominal pasti yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Maka dari itu, Handi optimis, pendapatan daerah di Kota Malang dapat optimal melalui aplikasi Persada ini.
"Sebelumnya kami ada E-Tax, tapi kan ini harus berbasis komputer. Sedang di kafe, resto yang masih melakukan pencatatan manual tidak bisa. Makannya yang masih manual ini kami dorong agar menggunakan aplikasi Persada," ucap mantan Kadishub Kota Malang itu.
Handi berharap dengan pengoptimalan PAD, nantinya berdampak pula kepada pembangunan di Kota Malang, termasuk keluhan-keluhan masyarakat, terkait dengan jalan berlubang, gorong-gorong yang tersumbat dan lain sebagainya.
"Harapan kami, pajak itu dari kita untuk kita. Jadi seluruh biaya pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu terbiayai dari pajak," tandasnya.
