Strategi Pemkot Surabaya Turunkan Angka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Selain itu, pihaknya juga terus memperkuat jaringan pemasaran UMKM.

Bahkan, Pemkot berkolaborasi menyerap hasil UMKM warga Surabaya.

Progam ini mendapat penguatan dari pemerintah pusat. Ini melalui terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

Berbagai terobosan ini diharapkan bisa merangsang MBR untuk memperjuangkan penghasilan mereka. Sehingga, tak hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja.

“Ini menjadi tantangan. Sebab, kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan, untuk mau bekerja dan berusaha," kata pria yang kini menempuh program doktor pengembangan SDM di Unair ini.

"Kami terus memberikan pelatihan, agar mereka terbiasa mandiri. Insya Allah, kekuatan itu akan kita lakukan bersama DPRD Surabaya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meminta kerjasama seluruh pihak. Data MBR harus akurat sehingga bisa menentukan arah intervensi.

“Artinya, para camat dan lurah juga harus menghitung total usia produktif dari MBR di wilayahnya. Serta menghitung jumlah aset dan potensi pemanfaatannya,” kata Reni.

Reni mencontohkan aset Pemkot Surabaya di Jalan Nias yang akan dimanfaatkan dalam kategori non pertanian.

Yakni, dimanfaatkan sebagai tempat cuci mobil dan sentra ekonomi kuliner, yang mulai dimanfaatkan setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijiriah.

“Selain strategis karena berada di tengah kota, tentunya juga bermanfaat untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu model aset untuk kegiatan non pertanian, yang bisa dicontoh oleh camat dan lurah lainnya,” terang dia.

Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dengan meminta penjelasan program secara jelas dan terperinci. Diantaranya, digitalisasi aset, pendataan potensi masyarakat dan potensi kota.

“Karena konsep dari Wali Kota Eri Cahyadi sudah sangat bagus, kami berharap di tingkat PD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan bisa segera mewujudkan pencapaian yang diinginkan,” terangnya.