Anak Tak Lolos PPDB Zonasi, Sejumlah Orangtua Murid Datangi Kantor Dikbud Kota Malang

Sementara Dodik Teguh Pribadi ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan tidak semua pendaftar PPDB masuk SMPN diterima. Hal ini karena keterbatasan daya tampung.

"Lulusan SD ada 13.000 an. Sedang daya tampung SMPN 1 sampai 30 hanya 8000 an. Maka logikanya kan ada yang tidak lolos ke SMPN," jawabnya.

Sehingga Dikbud memasang data 80 SMP swasta di Dikbud.

Selain daya tampung, kekurangan juga biaya pendidikan dan SPP-nya disampaikan di data itu.

"Pada Sabtu pekan lalu memang kami mendata SMP swasta lewat google form dan kemudian kami pasang di Dikbud," jawabnya.

Ia membenarkan ada sejumlah orangtua ke Dikbud untuk menyampaikan jika anaknya tidak diterima di SMPN karena kendala jarak.

"Tadi ya saya sampaikan ada SMP swasta. Tapi ada juga yang maunya ke SMPN agar tidak mengeluarkan biaya," jelasnya.

Menurutnya, memang pada PPDB jalur mutasi dan afirmasi yang tidak terpenuhi di beberapa SMPN pinggiran.

"Contoh di SMPN 25 ada peserta afirmasi tak daftar ulang karena merasa kejauhan dari rumahnya setelah dikonfirmasi kasek. Ada dua orang," jelasnya. 

Tapi untuk pengisian sisa pagu, ia masih menunggu semuanya tuntas untuk jalur zonasi. Sebab daftar ulang masih sampai Sabtu (18/6/2022). "Ya menunggu kebijakan kadis dulu," katanya.

Ia menegaskan, jika anak pintar akan tetap bisa pintar dimanapun di sekolahnya. Sedang masalah kendala SPP, maka komunikasikan dengan sekolah. Sehingga sekolah bisa memberikan kebijakan.

Misalkan potongan SPP setelah disurvei sekolah. Dari pengalamannya, juga ada yang digratiskan jika ada kendala biaya.

"Sebab guru, kurikulum juga sama antara swasta dan negeri. Yang membedakan adalah fasilitasnya sehingga ada sekolah swasta berbiaya mahal," katanya.

Dikatakan, jika ada bukti-bukti kecurangan soal jarak, ia mempersilahkan komplain.

"Sejauh ini belum ada. Karena itu kami tidak akan menghapus data-data PPDB selama beberapa minggu mendatang jika memang ada kecurangan," jelasnya. Sylvianita Widyawati