Kepsek SMP 1 Batu Bantah Kecurangan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mendadak Cuti

Oleh karena itu, pihak panitia tetap menerima calon peserta didik yang baru saja berpindah domisili.

Tatik juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi keterangan surat domisili yang dibawa oleh pendaftar.

Sehingga ketika pendaftar datang ke sekolah, dokumen tersebut langsung diproses di dalam sistem.

Tatik justru menyalahkan pihak RT atau RW yang mengeluarkan izin domisili melalui kelurahan atau pemerintah desa.

Menurutnya, harus ada evaluasi di tingkat RT atau RW agar sistem domisili tidak membawa persoalan.

Tatik bersikukuh bahwa pihak panitia dan sekolah tidak melakukan kesalahan. Ia juga memastikan tidak ada siswa titipan, meskipun ia juga mengakui ada upaya-upaya dari pihak lain menitipkan siswa.

"Tapi tetap saya bilang, ikuti saja prosedurnya," terangnya.

Meskipun bersikukuh tidak ada kesalahan, Tatik berujar akan memperbaiki sistem PPDB di tahun berikutnya.

Ia tidak ingin keriuhan publik akibat sistem PPDB saat ini terulang kembali di kemudian hari. 

Merespon kekecewaan publik, utamanya orangtua wali murid yang gagal mendaftarkan anaknya ke SMP 1 Batu, Tatik mengatakan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak yang stres karena tidak diterima di SMP 1 Batu adalah hal wajar.

"Seperti itu adalah hal wajar. Setiap apa yang dilakukan anak, tidak semuanya harus dipenuhi. Seandainya zonasi tidak bisa, ya melalui prestasi. Sekolah yang terbaik bukan SMP 1 Batu," terangnya.

 Lurah Sisir, M Viata A Pranaka saat dikonfirmasi mengatakan permintaan surat domisili untuk kepentingan PPDB memang terjadi di kantornya. Permintaan surat domilisi PPDB untuk SMP 1 Batu jumlahnya tidak lebih dari 10, sedangkan untuk SMP 2 jumlahnya tidak lebih dari lima.

Surat domisili yang dikeluarkan telah melalui proses dari pihak RT dan RW. Juga ada surat pernyataan yang menegaskan bahwa identitas tertera di surat domisili itu akan bertanggungjawab terhadap keterangan yang diberikan, termasuk pihak keluarga yang menjadi tempat tinggal siswa.

"Yang jelas, saya tidak akan mengeluarkan surat domisili tanpa ada pernyataan dari alamat yang ditempati," tegasnya.

Diakui Viata, banyak Ketua RT dan RW yang mengeluhkan banyaknya permintaan surat domisili itu. Di satu sisi, pihak RT dan RW tidak bisa menolak permintaan layanan, di sisi lain, kebenaran keterangan yang diberikan oleh pemohon belum bisa terverifikasi.

"Kami kan pelayanan, selama berkas lengkap akan kami layani. Kami tidak bisa menolak. Jika ada sesuatunya, nanti yang bertandatangan itu bertanggungjawab penuh," ungkapnya. (Benni Indo)