Berita Jawa Timur Hari Ini
Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di Jember Naik
Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember pada 2022 mengalami peningkatkan, tingkat pendidikan rendah menjadi faktor penyebabnya
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: rahadian bagus priambodo
lihat foto
Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo mengaku prihatin atas masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Tentunya ini menjadi keprihatinan atas naiknya kasus tahun 2022 dibandingkan kasus tahun 2021," ujar Hery.
Dia menyebut, ada sejumlah faktor masih terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktornya antara lain tingkat pendidikan rendah, juga masifnya pemakaian internet.
"Tentunya ini menjadi persoalan sosial tersendiri di masyarakat," tegasnya.
Dia mencontohkan, masih rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sejumlah kalangan masyarakat tidak bisa mengakses edukasi perihal kekerasan dan bagaimana pencegahannya.
Kadang kala, warga yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, misalnya, juga bingung ketika hendak melapor.
Sementara, tingkat pendidikan rendah ada yang ditambah faktor pemakaian internet yang tidak bijak. Di antaranya, seseorang mengakses video porno.
"Itu bisa saja terjadi terus menerus, akhirnya otak logisnya mencernanya sebagai sesuatu yang tidak salah. Kemudian, dia meniru perbuatan itu kepada anak. Ini terjadi di salah satu kecamatan di Jember, yang sudah ditangani salah satu Polsek kami," tutur Hery.
Pelaku persetubuhan terhadap anak itu sudah ditangkap. Ketika ditanya, dia mengaku sering mengakses video porno, seperti persetubuhan. Kemudian apa yang dia lihat dia praktikkan kepada adik iparnya yang berusia 14 tahun.
Oleh karena itu, ketika menyampaikan sambutan saat peluncuran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember, AKBP Hery menegaskan pentingnya pendidikan seksual (sex education) di lembaga pendidikan.
"Untuk menekan tindak kekerasan ini, memang penting gerakan pencegahan dan penindakan. Harus lebih banyak edukasi, meski kita ketahui bahwa 'sex education' di rata-rata dunia pendidikan di Indonesia masih dianggap tabu. Namun dengan cara yang tepat, lebih soft (halus) apa yang disampaikan ke anak-anak kita tidak akan dicerna dalam bentuk vulgar. Kita harus tekan tindak kekerasan ini," tegas Hery.
Karenanya, dia berharap keberadaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak bisa mengambil peran tersebut, bersama dengan stakeholder di banyak elemen, mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa.
"Tujuannya supaya sekecil mungkin terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan sampai tidak terjadi lagi," tegasnya.
Sedangkan Koordinator Pendamping UPTD PPA Pemkab Jember Solehati Nofitasari mengharapkan ada langkah bersama terkait penanganan kekerasan terhadap anak, dan perempuan. "Semoga ke depan lebih baik lagi, apalagi hari ini diluncurkan Satgas PPA," ujar Solehati.
Dia mengakui, penanganan kekerasan terhadap anak dan pencegahannya harus melibatkan banyak stakeholder. Sebab satu kasus, lanjutnya, kerapkali beririsan dengan persoalan lain.
