Berita Malang Hari Ini
Sekda dan Bapenda Kabupaten Malang Blusukan ke Kecamatan dan Desa untuk Genjot Perolehan PBB
Sekda dan Bapenda Kabupaten Malang blusukan ke kantor kecamatan dan desa untuk mengecek perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Zainuddin
lihat foto
SURYAMALANG.COM, MALANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara blusukan ke kantor kecamatan dan desa untuk mengecek perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Saat ini perolehan PBB dari 33 kecamatan mencapai Rp 22 miliar lebih," ujar Wahyu kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (8/9/2022).
Pemkab menarget Bapenda menadpat Rp 60 miliar dari PBB.
"Kami terus menghimbau warga agar membayar PBB. PBB itu untuk pembangunan di Kabupaten Malang yang akan bermanfaat bagi masyarakat," terang Wahyu.
Menurut Wahyu, warga patuh membayar pajak.
"Karena situasi ekonomi, kami memaklumi. Namun, membayar PBB adalah kewajiban bagi wajib pajak," paparnya.
Bapenda Kabupaten Malang terus mempermudah pembayaran PBB, seperti lewat program Bapenda Menyapa.
Bapenda Menyapa menyisir pelosok di Kabupaten Malang.
Bapenda Menyapa mengedukasi masyarakat dalam kepengurusan PBB secara online lewat laman sipanji.id
"Jenis layanan meliputi permohonan pengajuan PBB P2 Perorangan atau Kolektif, seperti pembetulan SPPT, Mutasi Objek Subjek Pajak, Keberatan Pajak Terhutang, Pembatalan SPPT, Pengurangan Denda Administrasi, Salinan SPPT, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SK NJOP) dan Pendaftaran Objek Baru," kata Made Arya Wedhantara, Kepala Bapenda Kabupaten Malang.
Made mengaku terobosan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran PBB.
"Kami berupaya membuat satu sistem untuk mengubah itu. Akhirnya ketemu lewat sipanji.id. Kami bisa mengubah pembetulan salah nama, salah alamat pada hari itu juga. Asalkan mereka membawa sertifikat yang asli, KK, KTP dan ada surat pernyataan dari desa kami bisa langsung rubah SPPT nya," ujar Made.
Made juga mempertimbangkan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang telah melunasi PBB.
"Kami akan koodinasi dengaan pak bupati dan pak sekda soal reward untuk wajib pajak yang sudah melunasi PBB," terangnya.
