3000 Bidang Program PTSL 2022 di Kota Batu Rampung

Hanya saja hal itu belum disertai dengan upaya tertib administrasi. Semisal, ketika suatu bidang tanah dipecah kepemilikannya, sertifikatnya masih tergabung induk.

“Masih ada ditemui bidang tanah yang sudah dipecah tapi PBB-nya masih satu karena belum didaftarkan. Makanya melalui peta tunggal lengkap akan disinkronkan antara objek dan subjek kepemilikan lahan. Ketika wajib pajak bertambah, otomatis pajak daerah meningkat,” ungkap Haris.

Peta tunggal ini sekaligus untuk memvalidkan basis data informasi spasial dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. Sehingga bisa mempertegas batas wilayah dan paling penting mengantisipasi peliknya konflik sengketa lahan.