Berita Malang Hari Ini

MCW Kritik Jumlah Kendaraan yang Dipakai Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Malang

Kepemilikan kendaraan dinas jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang dikritik LSM Malang Corruption Watch (MCW)

suryamalang.com/erwin
MCW saat menyampaikan kritik di Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (21/9/2022). 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Kepemilikan kendaraan dinas jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang dikritik LSM Malang Corruption Watch (MCW).

Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW Raymond menjelaskan pihaknya mengendus adanya pemakaian kendaraan dinas para wakil rakyat tak sesuai regulasi.

Kata Reymond, Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas penggunaan mobil dinas.

"Sudah jelas dalam aturan itu bahwa Ketua DPRD hanya diperbolehkan menggunakan 1 unit kendaraan dinas berjenis sedan atau minibus," ungkap Reymond ketika dikonfirmasi pada Rabu (21/9/2022).

Raymond menambahkan, kapasitias mesin kendaraan juga diatur.


Jabatan ketua mendapat mobil dengan kapasitas mesin sebesar  2.400 cc.

"Kalau untuk jabatan wakil ketua DPRD juga sama, perbedaan hanya pada kapasitas mesin yang tidak lebih dari 2.200 cc," ungkap Raymond.

MCW kemudian mendapati temuan dari LHP BPK tahun 2021-2022.  Temuan tersebut menginformasikan jika ajaran pimpinan DPRD Kabupaten Malang menggunakan hingga 4 unit kendaraan dinas. Terdiri dari  kendaraan roda dua dan roda empat.

Ketua DPRD Kabupaten Malang memakai 2 unit mobil dan dua unit motor trail.


Sedangkan Wakil Ketua I dan III masing-masing menggunakan 2 unit mobil dan 1 unit motor trail, terakhir Wakil Ketua II menggunakan 3 unit mobil dan 1 unit motor trail.

Melihat temuan tersebut, MCW menyayangkan sikap para wakil rakyat di tengah polemik kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Miris sekali asyarakat harus dihadapkan dengan realita yang membuat geleng-geleng kepala. Apalagi saat ini kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat tentu mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos belum memberikan tanggapan terkait kritikan MCW. Ketika dihubungi, Darmadi tak kunjung memberikan tanggapan. (ew)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved