Berita Surabaya Hari Ini

Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Ratusan Tenaga Kesehatan Datangi DPRD Jatim

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Dr dr Sutrisno SpOG(K) mengatakan, organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik.

Editor: Yuli A
Yusron Naufal Putra
Ratusan tenaga medis dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Jatim, Senin (28/11/2022). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.  

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Dr dr Sutrisno SpOG(K) mengatakan, organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik terkait RUU tersebut. 

Reporter: Yusron Naufal Putra

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ratusan tenaga medis dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Jatim, Senin (28/11/2022). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law

Kepada wakil rakyat, mereka menyuarakan sejumlah kekhawatiran terkait RUU yang kabarnya telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. Mereka kompak menyampaikan keberatan dalam audiensi di DPRD Jatim. 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Dr dr Sutrisno SpOG(K) seusai pertemuan mengatakan, pihaknya sebagai organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik terkait RUU tersebut. 

Namun, justru pihaknya membaca dalam draft yang muncul di internet. "Dan isinya, pasal demi pasal kami analisis memang luar biasa penuh koreksi," katanya yang hadir memakai pengikat kepala bernada penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law

Dia memberi contoh, misalnya terkait profesi yang dikesampingkan dalam draft tersebut. Padahal, lanjutnya, baik dokter, perawat dan seluruh nakes sangat penting untuk menjaga integritas dan etik. "Kalau seorang pelayan kesehatan tidak punya etik, sungguh berbahaya," lanjutnya. 

Di sisi lain, dia juga mengaku khawatir potensi mudah masuknya tenaga kesehatan asing. Belum lagi, konsentrasi peraturan itu sesuai draft yang beredar hampir mayoritas bakal terfokus pada Kementerian Kesehatan.  "Tentu saja, menurut saya itu tidak mungkin Kemenkes bisa mengurus semua ini," terangnya. 

"Di Jawa Timur saja, 60 hingga 65 persen rumah sakit adalah swasta. Dari 20 ribu dokter di Jawa Timur saja yang pegawai negeri itu tidak sampai sepertiga. Artinya, peranan organisasi profesi sangat penting," tambahnya. 

Dia berharap lebih baik regulasi yang telah ada disempurnakan dengan baik sehingga tidak perlu membuat yang baru apalagi dinilai merugikan. 

Lebih lanjut dia berharap nantinya mereka dapat dilibatkan dalam penyusunan regulasi. "Kami titip (aspirasi) kepada DPRD Jatim untuk disampaikan ke tingkat pusat," ucapnya. 

Kedatangan ratusan tenaga medis itu ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah anggota. Diantaranya, dua orang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah. 

Kemudian Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih dan dua orang anggota yakni Hadi Dediyansah serta Mathur Husyairi. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Jatim lainnya, Freddy Poernomo, Ahmad Iwan Zunaih dan Muzammil Syafii. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan secara otentik pihaknya memang belum menerima draft RUU tersebut. Sekalipun demikian, Sahat memastikan bakal meneruskan sejumlah aspirasi yang disampaikan nakes di Jawa Timur kepada pemerintah pusat maupun DPR RI. 

"Dalam pertemuan ini, tentu tugas kami untuk menerima dan juga mendengarkan aspirasi dan menjadi tugas kami untuk meneruskan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kekhawatiran mereka," kata Sahat. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved