Berita Malang Hari Ini

Aksi Simbolik 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kawal Implementasi UU TPKS

Kegiatan Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasaan Seksual se Malang Raya melakukan aksi simbolik.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Yuli A
sylvianita widyawati
Kegiatan Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasaan Seksual se Malang Raya melakukan aksi simbolik 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Minggu (4/12/2022) di CFD Jl Ijen Kota Malang. Tema yang dibawa adalah "Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual". 

SURYAMALANG.COM-MALANG-Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasaan Seksual se Malang Raya melakukan aksi simbolik 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Minggu (4/12/2022) di CFD Jl Ijen Kota Malang. Tema yang dibawa adalah "Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual". 


"Kita memilih di CFD karena disini jadi tempat orang berkumpul dengan melakukan berbagai kegiatan. Sasaran utamanya masyarakat luas yang belum terjamah oleh kita. Karena kalau institusi pendidikan bisa tersentuh dengan program. Kalau masyarakat luas dengan  melakukakan edukasi seperti ini," jelas Satia Pungkas Sandi pada suryamalang.com di sela kegiatan.


Agar menarik perhatian, mereka memakai kebaya dan batik sambil membawa berbagai tulisan. TPKS antara lain pelecehan seksual non fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterisasi, ekploitasi seksual dll. Dikatakan, peringatan 16 hari anti kekerasan seksual pada perempuan sebagai edukasi perempuan dan anak.


"Tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh disakiti dan jadi korban kekerasan. Kelompok-kelompok ini sangat rentan posisinya unyuk menjadi korban kekerasan seksual dan jadi korban KDRT," jelas Satia. Karena itu mereka mengedukasi masyarakat untuk UU TPKS.


"Bahwa ini sudah ada UU yang melindungi dan sudah mengokomodasi. Kalau kebetulan ada yang lewat melihat aksi ini,  ada penyintas dan jadi penyintas, ini lo ada lembaga yang bisa melindungi saya, dan mengakomodasi saya," jawabnya. 


Selain untuk meluaskan relasi, UU ini baru dan perlu dikawal implementasinya. Sedang tujuan membentuk koalisi, salah satunya mendorong pemerintah di Malang Raya untuk bisa mengiplementasikan UU TPKS. "Karena takutnya tidak diimplementasikan. UU ini sudah berlaku sejak diundangkan pada Mei 2022," katanya.


Dikatanya, korban-korban TPKS jika di LBH Pos Malang kebanyakan kekerasan seksual secara fisik seperti perkosaan dan pelecehan. Ia menyebut pada November- Desember 2022 banyak kasus anak dibawah umur. Sedang bulan-bulan sebelumnya orang dewasa.


"Belakangan kami  menangani 4-5 anak. Kalau anak, kebanyakan pelakunya ornagtua, baik baik bapak tiri dan kandung. Hal ini karena  relasi kuasa ada sampai di titik ke tempat terkecil. Yang kita kira nyaman di keluarga  ternyata tidak," jawabnya.


Koalisisi juga terbuka kolaborasi, seperti dengan BEM atau EM. Saat ini masih gabung UIN, Widyakarya dan UB. "Memang ada rencana memperluas relasi di BEM-BEM di universitas lain," jelas Satia. Alasan berelasi dengan kampus agar bisa berkolaborasi. Dimana mahasiswa bisa jadi jembatan antara penyitas dan pendamping. 


Untuk teknik advokasi, selain harus berperspektif pada korban tapi tetap harus  melakukan invesigasi. "Kami juga menyediakan pendampingan psikolohi  juga rumah aman," jawabnya. Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasaan Seksual se Malang Raya terdiri dari WCC Dian Mutiara, YLBHI-LBH Surabaya Pos Malang, Kohati Fisip Universitas Brawijaya.


Ada Pemberdayaan Perempuan Progresif  (P3) EM UB, LPAN Griya Baca, Pertuni, Student Crisis Centre dan Unika Widya Karya Malang. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mencapai 338.496 kasus. Angka ini mengalami peningkatan 50 persen dibanding 2021. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved