Travelling

Pemerintah Mulai Sosialisasi KUHP, Wisatawan Tetap Bisa Liburan ke Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) minta pemerintah segera sosialisasi substansi UU KUHP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Diskominfo Kota Batu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menggelar East Java Tourism Award 2022 di Singhasari Hotel & Resort, Kota Batu, Sabtu (10/12). Pemerintah sudah mulai sosialisasi UU KUHP ke beberapa negara lain. Sosialisasi ini agar UU tersebut tidak sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Indonesia. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) minta pemerintah segera sosialisasi substansi UU KUHP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan sosialisasi ini untuk mengetahui secara jelas pasal-pasal dalam UU KUHP, misalnya pasal yang terkait dengan ekonomi atau korporasi.

Menurutnya, sosialisasi ini agar tidak terjadi persepsi yang berbeda antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan semua stakeholder, termasuk dunia usaha.

Sarman menyebutkan Kadin siap bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk sosialisasi atau membedah kluster yang berkaitan dengan pidana korporasi atau ekonomi di dalam UU KUHP.

"Pemerintah harus dapat menjelaskan sedetail mungkin maksud dan tujuan dan pasalnya agar kami memiliki pemahaman yang sama. Sehingga iklim usaha dan investasi bisa selalu terjaga dengan aturan main yang bisa dipahami bersama,” ujar Sarman, Minggu (11/12).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani yakin pasal pidana korporasi tidak akan berpengaruh pada keinginan investor menanamkan modalnya.

Hariyadi menilai pasal mengenai pidana korporasi lebih banyak terkait dengan urusan dana publik. Namun, Hariyadi mengatakan perlu ada rambu yang jelas mengenai pidana korporasi yang dimaksud. Rambu tersebut untuk menghindari adanya bias aturan saat diimplementasikan.

Haryadi juga mempertanyakan mengenai adanya pidana bagi korporasi. Menurutnya, biasanya pidana hanya dijatuhkan pada perorangan.

"Penerapannya jangan tebang pilih. Jadi harus clear rambu-rambunya. Pidana korporasi itu harus jelas," ujar Hariyadi.

Bila rambu-rambunya tidak jelas, dikhawatirkan juga menjadi tantangan tersendiri bagi sektor swasta di pelayanan publik untuk melangkah.

Hariyadi menambahkan publik menganggap adanya pasal-pasal yang masuk ranah privasi. Hal ini dikhawatirkan menjadi potensi kriminalisasi ke depan.

Hariyadi mencontohkan pasal perzinaan dan kohabitasi yang bersifat delik aduan. Aduan pun dibatasi dari orang tua, anak, atau pasangan resmi.

"Apakah itu akan berdampak ke pariwisata? Kami masih perlu melihat nanti. Semoga tidak ada pengaruhnya. Kami akan awasi implementasi KUHP ini," kata Hariyadi.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai pemerintah telah mempertimbangkan dunia usaha dalam membuat substansi pasal-pasal UU KUHP. Misalnya yang terkait ekonomi seperti pidana korporasi.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved