Jawa Timur Darurat Pencegahan Korupsi

Rerporter: Yusron Naufal Putra

SURYAMALANG.COM - Perkara korupsi yang terjadi di Jawa Timur belakangan ini dinilai semestinya menjadi warning dan perhatian bagi seluruh pihak untuk segera dicegah bersama. Sebab, dari berbagai catatan jumlah pejabat yang terlibat baik dari kepala daerah maupun legislator di Jawa Timur selama beberapa waktu terakhir cukup besar.

Misalnya selama satu bulan terakhir ini setidaknya sudah ada dua pejabat yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Pertama, perkara yang melibatkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang ditahan KPK pada 7 Desember lalu. Belum genap satu bulan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak juga terseret dugaan sengkarut suap.

Atha Nursasi dari Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti beberapa fenomena ini dengan berangkat dari data banyaknya pejabat yang sebelumnya juga berurusan dengan KPK. Dari data yang dihimpun oleh MCW dari kurun 2014 hingga 2022 setidaknya ada 17 kepala daerah yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah.

Sementara juga tak sedikit anggota DPRD atau legislator yang terlibat perkara di KPK. Atha memandang fenomena ini diantaranya dari kacamata proses politik. Sejatinya, politik harus membangun kesejahteraan dan memastikan anti korupsi dalam berbagai sistem pemerintahan. "Tapi, nyatanya seakan-akan hal itu tidak sesuai," katanya saat dihubungi, Jumat (16/12/2022).

Dalam kondisi ini, secara umum dia menyoroti rawannya politik transaksional misalnya penyalahgunaan hibah. Hal tersebut yang sejatinya harus menjadi perhatian bersama agar dapat mencegah perilaku koruptif yang bisa merugikan negara. Selain itu, menurutnya juga dibutuhkan prinsip transparansi anggaran.

Dikatakan Atha, fenomena memprihatinkan ini perlu menjadi atensi bersama agar pencegahan korupsi bisa semakin optimal. "Menurut saya ini sangat penting," jelasnya menambahkan.