Berita Malang Hari Ini

Pemkot Malang Terima Dana Transfer dari Pusat Sebanyak Rp 1,188 triliun

Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp1,188 triliun, Sutiaji menyatakan komitmennya mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang ditentukan

Penulis: Benni Indo | Editor: rahadian bagus priambodo
SURYA/HUMAS PEMKOT MALANG
Wali Kota Malang, Sutiaji menerima langsung penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022).  

SURYAMALANG.COM|MALANG- Kota Malang menerima alokasi transfer daerah 2023 sebanyak Rp 1,188 triliun.

Wali Kota Malang, Sutiaji menerima langsung penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022). 

Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp1,188 triliun, Sutiaji menyatakan komitmennya mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan. Angka yang diterima pada tahun ini lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya.

"Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun.  Sesuai arahan Presiden RI dan juga gubernur, kami akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan," ujar Sutiaji, Jumat (16/12/2022).

APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan. 

"Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas kami sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan," imbuhnya. 

Sutiaji mengatakan rencana belanja yang disusun pada tahun ini merupakan yang tertinggi. Pada 2018 lalu, rencana pengeluaran mencapai Rp 1,8 triliun. Rencana pengeluaran untuk 2023 mencapai Rp 2,8 triliun. 

"Tahun ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah perjalanan. Saya mohon, media dan masyarakat nanti juga mengawal. Jangan sampai ada kebocoran," ujarnya.

Sektor pendidikan menempati urutan teratas untuk pagu belanja daerah atau pengeluaran.

Jumlahnya mencapai Rp 696.476.164.285. Jumlah tersebut mengalami perubahan dari pagu rancangan awal yang Rp 657.903.689.660. Ada tambahan Rp 38.572.474.625.

Disusul kemudian sektor kesehatan yang mencapai Rp424.508.370.587. Pagu rancangan awal di sektor kesehatan Rp 376.506.774.571. Ada perubahan atau bertambah RP 48.001.596.016.

Sutiaji juga menerangkan ada penambahan penyertaan modal di aneka usaha. Pada rencana bisnis yang baru, ada perubahan sehingga anggaran yang dicanangkan mencapai Rp 7 miliar.

"Kami kuatkan untuk pengendalian inflasi dan penekanan kemiskinan. Itu prioritas kami. Pada 2023 nanti, kami juga mengkaji persoalan banjir yang berbasis buku pintar di master plan," ujarnya. 

Khofifah Indar Parawansa meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi. Menurutnya hal tersebut akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan. 

"Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat dilakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya," tutur Khofifah. 

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved