Ketua PPP Jatim Yakin, Bekas Koruptor Muhammad Romahurmuziy Bisa Tingkatkan Suara

Reporter: Yusron Naufal Putra

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur turut menggelar karpet merah untuk bekas koruptor Muhammad Romahurmuziy.

Partai yang mengusung politik identitas keagamaan itu merasa, Romahurmuziy dapat mengerek perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024. 

Saat ini, Romy yang semula Ketua Umum PPP didaulat menjadi Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP. 

"Saya sangat positif sekali dengan masuknya Mas Romy untuk memberikan pencerahan agar meningkatkan suara PPP," kata Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, kepada wartawan di Surabaya. 

Menurut Bupati Jombang periode 2018-2023 itu, Romy memang tidak keluar dari PPP.

Ia mengaku optimistis kembali aktifnya Romy di PPP bisa berdampak positif. "Kami harus selalu optimis menambah kekuatan PPP," tambahnya. 

Perlu dicatat, Muhammad Romahurmuziy baru bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun.

Dulu, Muhammad Romahurmuziy diringkus tim KPK karena menerima uang sogok Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, yang juga berasal dari PPP.

Sebelumnya diberitakan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, pihaknya tak akan membuang Romy dari partai. Sebab, Romy dinilai punya pengalaman dalam perpolitikan baik di internal maupun eksternal parpol. 

"Kami tidak mau membuang aset ini, karena aset ini masih kami butuhkan pemikirannya," katanya di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023) dikutip dari Tribunnews.com

Menurutnya, posisi Romy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan bakal berdampak. Lantaran, tugas tersebut diantaranya memberikan masukan terhadap langkah-langkah politik strategis yang akan diambil menjadi kebijakan oleh pengurus harian DPP.

Lebih jauh, dia mengatakan sebagai parpol berbasis agama, sudah semestinya untuk saling memaafkan kepada siapa pun yang pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Termasuk Romy yang merupakan eks narapidana kasus korupsi KPK. 

"Ketika seseorang bersalah dan sudah bertaubat nasuha, apalagi kalau dikenakan vonis hukuman kemudian sudah menjalani hukumannya, kemudian hukum juga tidak mencabut hak politik, ya tentu seseorang masih punya hak politik," tegasnya.