Angkot di Malang Compang-camping Akibat Kebijakan Pemkot Tidak Seimbang

ORGANDA KOTA MALANG: Kebijakan satu arah dipikirkan, pembangunan MCC juga sudah dilakukan, tapi angkotnya compang-camping.

SURYAMALANG.COM, MALANG - Para sopir angkutan kota dari delapan jalur di Kota Malang menolak rencana satu arah di kawasan Kayutangan dan sekitarnya.

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menyatakan para sopir angkot keberatan karena beranggapan kebijakan satu arah akan mengurangi pendapatan ekonomi.

Pengurangan pendapatan ekonomi itu berkurang salah satunya dari prediksi penggunaan bahan bakar yang harus lebih banyak ketika jalurnya berubah. Di sisi lain, potensi tabrakan jalur dengan angkutan lainnya dikhawatirkan menimbulkan gesekan antar sopir.

Menurut Purwono, Pemkot Malang belum memulai kajian secara ekonomi dan sosial terhadap dampak kebijakan satu arah.

Saat ini, pemerintah hanya menerapkan kajian teknis semata. Hal itu terlihat dari penjelasan Pemkot Malang yang sering menginformasikan rencana peniadaan lampu merah, pembongkaran median jalan serta penataan tugu di dekat stadion.

"Kami berpikir kajian teknik betul sudah dilaksanakan, tapi kajian sosial dan ekonominya belum. Dilihat dari kajian sosial, ada peluang benturan antar jalur. Kalau kajian ekonominya, para sopir akan akan memutar dan menghabiskan banyak bahan bakar," ungkapnya.

Purwanto menginginkan Pemkot Malang bisa transparan terhadap latar belakang kebijakan dan hasil kajian yang telah dilakukan. Para sopir adalah orang yang terlibat dan merasakan langsung dampak kebijakan tersebut di lapangan. Maka dari itu, banyak penolakan yang terjadi.

Organda Kota Malang menawarkan solusi mengatasi kemacetan dengan cara memperbaiki saran dan prasarana transportasi umum. Kata Purwanto, Pemkot Malang memiliki tanggungjawab untuk memberikan layanan transportasi yang baik. Selama ini, tidak banyak perubahan yang signifikan di sektor transportasi umum.

"Kalau transportasinya dibenahi, kemudian ditata jadwalnya agar penumpang tahu waktunya, itu bisa mengurangi kemacetan," kata Purwanto.

Selama ini pembangunan di Kota Malang banyak terjadi di sektor pembangunan fisik. Purwanto menilai pembangunan fisik di Kota Malang juga harus seiring dengan pembangunan infrastruktur transportasinya.

"Kami berpikir bahwa ini sepotong-sepotong kebijakannya. Kebijakan satu arah dipikirkan, pembangunan MCC juga sudah dilakukan, tapi angkotnya compang-camping. Tolong dibenahi sehingga imbang infrastrukturnya," ungkap Purwanto.

Kota Malang memiliki karakter jalan yang kecil, sehingga memaksimalkan angkutan umum bisa menjadi solusi daripada harus membangun infrastruktur yang lain seperti jalan layang ataupun bahkan MRT.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan akan ada rapat forum lalu lintas pada Rabu (24/1/2023). Rapat tersebut akan membahas terkait dinamika rencana jalur satu arah di kawasan Kayutangan.

"Rabu ini kami akat koordinasi Forum Lalu Lintas di Dishub," ujarnya.

Rapat tersebut akan dihadiri oleh beberapa pihak, mulai dari Satlantas, akademisi dan perwakilan sopir. Widjaja mengatakan, dalam rapat tersebut akan dijelaskan pula tentang pengaturan jalur para sopir angkot yang bertabrakan jalur.

"Nanti akan dijelaskan juga pengaturan sopir yang jalurnya berhimpitan agar tidak bergesekan satu sama lainnya," ungkapnya.